1 Mar 2013

Perubahan Memang Membutuhkan Keberanian


I imagine that right now, you're feeling a bit like Alice. Hmm? Tumbling down the rabbit hole?

Morpheus (The Matrix - 1999)


Ini potongan sebuah dialog dalam film The Matrix. Saya doyan sekali dengan film ini, karena menunjukkan betapa sebuah sistem yang menjebak manusia, membuatnya tak lagi sadar mana yang namanya kenyataan, dan mana ilusi. Setidaknya, itulah pandangan saya terhadap film tersebut.

Lalu kenapa tiba-tiba saya harus mengajak Anda kembali ke film yang diproduksi hampir 14 tahun yang lalu itu?

Pertama, karena saya gatal dengan perubahan yang diimpikan sejak reformasi tahun 1998, hingga sekarang belum bisa dirasakan dampaknya hingga ke lapisan paling bawah di masyarakat.

Kedua, gatal mengomentari opini ahli yang "menolak" penggunaan isu korupsi sebagai alat untuk berpolitik - saya perjelas saja - isu BJB saat pilkada di Jawa Barat Februari 2013 yang lalu.

Ketiga, prihatin karena pada saat modus korupsi sudah meningkat dan semakin canggih, tak sejalan dengan pemahaman masyarakat tentang apa saja yang saat ini disebut korupsi.

Perubahan sejak reformasi 1998

Ada sebuah kicauan di Twitter yang saya suka, dari sebuah akun pseudonym. Terlepas siapa dan apa pandangan politiknya, komentarnya yang satu ini menurut saya patut jadi renungan bersama, terutama jika mengaitkan perubahan yang terjadi sejak reformasi 1998.


Saya setuju pernyataan itu, karena kalau perubahan hanya dimaknai sebagai pergantian kepemimpinan, maka reformasi sudah "selesai" sejak turunnya Soeharto dan rezim Orde Baru. Tetapi perubahan yang dimaksud sama sekali bukan itu - atau paling tidak, bukan HANYA itu. Dan tentu saja beserta seluruh konsekuensinya.

Kalau Anda tidak mengalami era yang disebut sebagai Orde Baru, coba simak kutipan dari Tempo Edisi 14/03 - 6 Juni 1998, yang ditulis oleh Th. Sumartana, Direktur Interfidei, Yogyakarta. Ini hanya menggambarkan sedikit sekali kebobrokan Orde Baru yang patut diubah.

Di bawah kekuasaan yang monolitis bagai piramida, di kalangan masyarakat muncul piramida-piramida dengan corak dan watak yang sama dengan piramida yang dibangun oleh kekuasaan Soeharto. Masyarakat tidak terbiasa umtuk saling kontrol dan berbeda pendapat. Inilah tragedi beruntun yang dipupuk oleh kehidupan politik selama kurang lebih 32 tahun terakhir ini.
Sulitnya menyikapi perbedaan pendapat, diakuinya sebagai sesuatu yang meresahkan, karena hal itu bisa menjadi penghalang utama bagi upaya reformasi total. Pola dominatif dan pola kepentingan kelompok sudah tercipta di kalangan bawah, mengikuti pola politik yang dikembangkan saat itu. Politik menjadi cara untuk memaksa kelompok lain tunduk pada kehendak penguasa. Entah atas nama pembangunan, stabilitas, mayoritas, atau nama hal-hal yang agung dan hal-hal keramat yang lain.

Di antara masyarakat yang masih berpendidikan relatif rendah dalam hal politik, tokoh-tokoh berpengaruh menjadi "penguasa" kecil yang menjadi lokomotif opini. Dengan rentang pengaruh yang besar, banyak masyarakat menyandarkan kesadaran politiknya pada opini si "penguasa" ini. Artinya, tak pernah terjadi dialog-dialog yang deliberatif, saling mencerahkan dengan argumen-argumen yang harus pula saling dihargai.

Nah, kicauan akun @PartaiSocmed di atas, bisa kita temukan konteksnya. Saat ini, kita masih berada dalam situasi dan kondisi yang merupakan warisan dari tertutupnya rezim Orde Baru. Kita masih gamang untuk berdebat secara terbuka, menggugat kebijakan publik di ruang terbuka, karena mitos bahwa penguasa adalah pemilik kebenaran.

Jadi, perubahan memang perlu dibuat gaduh, terutama ketika transparansi membuat semua warga melek informasi.

Kebijakan publik dan pertarungan politik

Dalam kicauan saya di Twitter, saya menolak sepakat dengan Bapak Rhenald Kasali karena ia lebih memilih standar elok atau tidak elok dalam mengusung isu politik. Ini terkait dengan pertanyaan Teten Masduki pada Ahmad Heryawan, saat debat kandidat pilgub Jabar 2013 di TVOne. Waktu itu Kang Teten mempertanyakan pengangkatan dua direksi dalam tubuh Bank Jabar Banten (BJB). Ahmad Heryawan, selaku Gubernur Jabar, adalah pemegang saham mayoritas di bank milik pemerintah daerah tersebut.

Terlepas ada intrik apa di dalam tubuh BJB, keputusan apapun yang ada di dalam tubuh BJB adalah kebijakan yang melibatkan publik, karena sebagai bank pemerintah daerah, saham mayoritas provinsi Jabar yang diamanatkan kepada gubernur adalah dana publik, uang rakyat. Paradigma ini harus dipahami dulu, agar tidak menyeret persoalan BJB sebagai persoalan privat.

Meskipun bentuknya bank, dan terikat pula oleh aturan perbankan, BUMD adalah badan publik yang juga harus tunduk oleh aturan dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No. 14/2008. Tetapi, keterbukaan ini memang sempat ditentang oleh pemerintah. Pemerintah awalnya ingin mengecualikan lembaganya (termasuk BUMN/BUMD) dari keterbukaan, bukan jenis-jenis informasinya. Padahal, menurut UU KIP, keterbukaan informasi di tubuh BUMN/BUMD masih dapat dibatasi melalui jenis informasi yang dikecualikan.

Dalam konteks itu, mempertanyakan pemilihan direksi dalam badan publik, apakah seuatu yang harus diukur dari kaca mata elok tak elok? Apakah forum debat kandidat dianggap sebagai forum yang tak tepat? Mengapa tidak? Di saat itulah, justru, seorang pemimpin yang sedang berkuasa, mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuatnya kepada publik. Apabila tidak ada yang salah dengan kebijakannya, mengapa harus takut ditanya?

Bahwa persaingan antar calon direksi mewarnai kasus ini, inisiatif sang calon direksi yang kalah untuk membongkar sesuatu yang busuk dalam pengambilan kebijakan publik, masih bisa diterima. Pernah dengar istilah justice collaborator, bukan? Para pelaku korupsi, bisa bekerja sama dengan penegak hukum untuk membuka informasi agar terkuak pelaku-pelaku lain yang belum tersentuh, ini disebut justice collaborator. Beda dengan whistle blower yang bisa diterjemahkan sebagai saksi pelapor.

Entah para direksi yang dianggap kesal karena kalah fit and proper test itu bisa disebut whistle blower atau justice collaborator, tapi informasi mereka untuk membongkar kasus-kasus korupsi state capture, sangat diperlukan. Kalau Anda juga membaca laporan Tempo, calon direksi yang didorong naik oleh sang gubernur, ternyata kemudian meloloskan kredit yang diduga bermasalah.

Modus korupsi state capture ini memang paling sulit dibuktikan tanpa kesaksian dari para pelakunya sendiri. Penegak hukum tentu paham, mana ranah politiknya, dan mana ranah hukumnya. Kalau ada warga masyarakat atau pihak ketiga memanfaatkan isu ini, apa salahnya? Selama kebenaran ditegakkan, disuarakan, tanpa kehilangan akal sehat dalam hal fakta yang dikemukakan, manuver itu lumrah dalam politik. Apalagi dalam koridor kepentingan publik.

Rekam jejak seorang pemimpin, pejabat publik, wajib dibuka lebar, dan para pemilih wajib tahu siapa yang maju mencalonkan diri untuk dipilih. Karena itu, intrik di dalam tubuh BJB yang justru bisa membuka kebusukan di dalamnya, sangat membantu publik untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Justru, jika Anda mengetahui sebuah tindak korupsi terjadi, sementara Anda diam saja, maka Anda bisa jadi pihak yang membiarkan kerugian negara/pemda terjadi.

Mengapa dalam proses seleksi pejabat publik masyarakat diberi kesempatan membuat pelaporan atas rekam jejak seseorang? Karena tim seleksi bisa mendapat masukan, siapa yang integritasnya bisa dipertanggungjawabkan, dan siapa yang penuh dengan kebohongan publik.

State capture dan evolusi modus korupsi

Selama ini, hanya beberapa modus korupsi yang dipahami oleh masyarakat, misalnya suap atau membawa lari aset negara/pemda. Secara umum, dikenal tiga macam korupsi dalam kaitannya dengan tata kelola pemerintahan, (1) Korupsi Administratif: Praktek penyimpangan/penyalahgunaan wewenang, hukum, peraturan, dan ketentuan publik untuk kepentingan pribadi yang dilakukan oleh aparat pemerintah; (2) Korupsi Pengadaan barang dan Jasa Publik: Penyalagunaan sumber daya dan keuangan publik yang bisa dilakukan oleh pihak aparat publik maupun pelaku ekonomi; dan (3) State Capture: Lebih mengacu pada tindakan agen-agen ekonomi/perusahaan baik di sektor publik maupun privat guna mempengaruhi perangkat hukum dan peraturan pemerintah demi keuntungan pribadi.

Bentuk korupsi yang ketiga, masih jarang diketahui publik. Masih banyak yang menganggap, kalau negara tidak dirugikan, maka tak ada yang dicuri dari negara, dan karenanya tak ada kosus korupsi. Pandangan ini salah kaprah. Korupsi juga bisa dilakukan untuk menguntungkan pihak tertentu, secara legal berdasarkan ketentuan yang berlaku. Negara/pemda memang seolah tak dirugikan oleh kasus tersebut, tetapi publik bisa menjadi pihak yang dirugikan.

Upaya agen-agen ekonomi/perusahaan baik di sektor publik maupun privat guna mempengaruhi perangkat hukum atau pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan, artinya telah menggunakan wewenang pejabat publik tidak semestinya. Istilah ketebelece, beking-bekingan, bukankah itu praktik yang subur sejak Orde Baru? Bukankah itu yang kita lawan ketika ratusan ribu mahasiswa dan rakyat bersatu menggulingkan rezim Orde Baru yang korup? Menggiring opini bahwa korupsi hanyalah upaya merampok aset negara/pemda, adalah upaya pembodohan terhadap masyarakat.

Kembali dalam kasus BJB, maka state capture adalah indikasi modus korupsi yang terjadi. Meskipun, lagi-lagi, laporan terhadap kejanggalan ini belum diputuskan secara hukum. Artinya, kita tak bisa mendahului proses hukum. Belum ada yang jadi tersangka, dan lagipula tak ada yang menuduh siapapun menjadi tersangka dalam perdebatan saat di TVOne itu. Lalu kenapa banyak pihak jadi panik?

Akhirul kalam

Sebenarnya, transparansi bisa menjawab semua itu. Tetapi, transparansi adalah musuh para koruptor. Tak mudah melawan mereka yang resisten terhadap perubahan itu. Mereka bisa menjadikan prosedur sebagai klaim terhadap prestasi transparansi, tetapi secara substansi, masih jauh panggang dari api. Kalau membuka catatan di Komisi Informasi, baik pusat maupun di daerah, khususnya provinsi Jawa Barat, badan publik masih enggan terbuka.

Saya mengalaminya sendiri, untuk daftar nama siswa yang diterima dari jalur non-akademis, pihak Dinas Pendidikan Kota Bandung menggugat putusan KI yang mengabulkan permintaan saya, ke PTUN. Hingga ke PTUN, putusan KI itu pun dibatalkan, karena alasan legal standing yang anehnya, tidak menggunakan roh yang ditiupkan oleh UU KIP sendiri. UU KIP hanya mengamanatkan "warga negara", siapapun boleh mengakses informasi publik di manapun. Tapi PTUN memiliki interpretasi lain.

Saya tetap percaya, informasi adalah kunci. Masyarakat yang cerdas adalah mereka yang mendapat informasi secara benar. UU KIP sendiri mengamanatkan badan publik untuk pro aktif membuka akses terhadap informasi publik, selain mempersiapkan diri jikalau ada permintaan dari publik. Informasi baru, biasanya memang akan menyebabkan banyak ketidaknyamanan. Tinggal tergantung kita bagaimana menyikapi ketidaknyamanan itu, karena itulah bentuk dorongan perubahan yang muncul dari bawah sadar. Apakah akan kita renungkan, atau kita abaikan karena telah mengganggu zona nyaman. Berani?

So, if you feel a bit like Alice right now, tumbling down the rabbit hole, you are on the right track.


rakyat indonesia yang rindu perubahan.
-----------------------
say it, you'll have it. Saya di Google+

Posting Komentar