15 Apr 2012

Siapa itu Orang Miskin

Nenek pemungut tutut di Ujung Kulon (jna)
Masyarakat miskin mendadak jadi komoditi belakangan ini, ketika usulan kenaikan harga BBM tahun 2012 ini jadi isu nasional. Pemerintah yang akan menaikkan BBM, dan para penolaknya, menggunakan arguman yang nyaris sama. Keduanya demi rakyat, rakyat miskin yang akan mendapat beban berat dengan kenaikan berbagai harga barang pokok akibat kenaikan harga BBM.

Siapa yang dimaksud masyarakat miskin itu?

Pemerintah, menggunakan standar Garis Kemiskinan (GK) yang dibuat oleh SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Menurut artikel yang dimuat di laporan resmi BPS, dijelaskan mengenai standar kemiskinan Indonesia.

Intinya adalah, BPS  menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Rumusnya jadi, GK = GKM + GKBM.

Ini ilustrasinya.

Seharian ini saya bertemu orang-orang yang kira-kira dianggap miskin menurut standar pemerintah, dan kemungkinan menjadi korban kenaikan harga BBM seperti yang menjadi argumen penolak kenaikan harga BBM.

Sebut saja namanya Yanto. Ia seorang tukang becak, beristri satu, dengan anak satu yang sudah kelas 3  SD. Ia mengontrak sebuah rumah di Kota Bandung, artinya ia hidup di lingkungan perkotaan yang standar hidupnya lumayan tinggi. UMR terakhir katanya mencapai Rp 1.217.000 per bulan.

Untuk makan sehari-hari, ia memilih membeli makanan dari warung, karena harga beras Raskin saja mencapai Rp 8.800 per kilogram. Dengan selisih hanya 400 perak, ia lebih memilih beras yang lebih layak, karena kualitas beras raskin payah. Sebulan paling tidak 25 kilogram beras dikonsumsi keluarganya. Ini artinya ia harus siap uang Rp 230.000 per bulan.

"Naha? Apan ceunah beas raskin teh 1.600 per kilo na?" tanya saya heran.

"Heuheu... eweuh beas harga sakitu di warung mah. Sok weh cobaan teangan sorangan..."
Ia benar. Beras paling rendah seharga Rp 9.000-an di sekitar daerah itu. Beras dengan kualitas terbaik bisa mencapai sekitar Rp 15.000-an per kilogram. Makanya ia sering bela-belain ke Majalaya, dimana masih ada pabrik-pabrik penggilingan padi, dan membeli beras langsung dari sana.

Ia juga masih menggunakan minyak tanah, yang harga per liternya sudah mencapai Rp 11.000. Meski istrinya trauma dengan LPG 3 kg, tapi tidak ada alternatif lain untuk kebutuhan jika harus memasak, karena tingginya harga minyak tanah. Dalam sebulan, satu tabung LPG seharga Rp 15.000 dan satu liter minyak tanah harus dibiayainya.

"Minyak tanah Rp 11.000?? Kamari urang maca di internet, ceunah aya aturan per Februari 2012 harga BBM bersubsidi ti pamarentah mah minyak tanah kuduna Rp 2.500 sa liter?" tanya saya makin heran.

"Ah, sia mah loba teuing maca di internet. Ti mana aya minyak tanah Rp 2.500?" jawabnya enteng sambil ngelepus, meledek ceramah saya soal informasi.

Rata-rata pendapatannya perhari dari menarik becak kira-kira Rp 25.000. Jika dikalikan sebulan penuh, maka sebulan rata-rata ia mendapat Rp 750.000. Tapi dipotong untuk makan dan rokok, paling banter ia bisa membawa pulang Rp 10.000 per hari, artinya hanya Rp 300.000 per bulan. Itupun, kalau ia tidak absen menarik becak.

Tapi bukan begitu cara berhitungnya. Setiap kali pulang ke rumah, ia rajin memberi anaknya Rp. 5.000 per hari. Uang itu dibelanjakan anaknya Rp. 3.000, sisanya ditabung. Tinggal Rp 5.000 yang jadi jatah istrinya, untuk pegangan harian. Dengan memasak nasi sendiri, lalu membeli lauk pauk seadanya, mereka bisa makan malam bersama. Dalam sebulan, praktis tak ada uang tersisa untuk keperluan lain.

"Sial. Ia malah defisit Rp 250.000 per bulan untuk beras dan masak", pikir saya.

Sementara uang untuk kontrakan, ia harus membayar Rp. 300.000 per bulan, ditambah Rp 80.000 iuran listrik ke si pemilik kontrakan. Beruntung, di kompleks tempatnya mangkal, ada beberapa keluarga yang langganan becaknya untuk menjemput anak-anak mereka. Ada yang membayar Rp. 150.000  per bulan, satu lagi sanggup hingga Rp. 200.000. Tambahan sekitar Rp 450.000 per bulan bisa didapat.

"Baguslah. Defisit berkurang jadi Rp. 100.000 per bulan," gumam saya dalam hati. "Terus ti mana deui nambal sesana?" tanya saya penasaran.

"Rente(nir)," jawabnya, cepat dan singkat.

Saya pun terhenyak.

Ternyata di daerah kontrakannya adalah daerah miskin kota. Yanto, masih bisa dihitung tidak terlalu miskin, dibanding tetangga-tetangganya. Karena itu ia memilih untuk menolak menjadi penerima BLT/BLSM. Ketegangan antar warga yang memperbutkan bantuan tunai ini, bisa berujung malapetaka. Ia memilih aman.

Kehadiran rentenir, meski bunganya mencekik leher, tapi sangat memudahkan karena tak perlu persyaratan macam-macam, uang bisa langsung cair. Pemerintah yang akan memberi BLSM Rp 150.000 per bulan jika BBM benar-benar naik, tidak bisa banyak diharapkan. Untuk mengaksesnya butuh administrasi kependudukan, yang buat penduduk migran seperti tetangga di sekitarnya bisa sangat menyebalkan.

"Tah, kumaha lamun BBM naik nya'an?"sambar saya merespon jawaban singkatnya.

"Ah, kumaha engke weeeh!"

"HAH?!"

(Bersambung)

-----------------------
say it, you'll have it. Saya di Google+
Posting Komentar