25 Apr 2012

Mengukur Kemiskinan


Para pencari kerang di Sumur - Pandeglang (jna)

Pemerintah, menggunakan standar Garis Kemiskinan (GK) yang dibuat oleh SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Menurut artikel yang dimuat di laporan resmi BPS, dijelaskan mengenai standar kemiskinan Indonesia.

Tapi standar GK SUSENAS ini memiliki banyak kelemahan, dan sudah lama dikritisi banyak pihak. Penjelasan Carunia Mulya Firdausy di situs LIPI berikut, mungkin salah satu penjelasan yang menarik untuk disimak:

Paling tidak terdapat dua argumentasi utama yang mendasari perlunya mengganti atau mengubah indikator garis kemiskinan resmi pemerintah, yakni (1) karena angka statistik bukan merupakan indikator "hidup" yang mampu untuk menjelaskan potret nyata kemiskinan. Angka statistik hanya berfungsi sebagai indikator penunjuk suatu keadaan dengan batasan metoda tertentu yang dipakai.

Selain itu, (2) konsep dan definisi garis kemiskinan (GK) resmi yang dipakai pemerintah selama ini bermasalah. Argumentasinya seperti yang dijabarkan berikut ini.

Pertama, GK resmi yang digunakan yakni GK absolut berdasarkan ukuran pengeluaran dari hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan dasar data ini, berarti potret kemiskinan yang ditangkap terbatas hanya pada metoda SUSENAS yang dipakai dan kondisi statis sosial-ekonomi penduduk saat Susenas dilakukan.

Dengan kata lain, GK resmi pemerintah tersebut tidak sensitif untuk membandingkan tingkat kehidupan penduduk miskin tidak saja antarwaktu, namun juga pada waktu yang bersamaan membandingkan tingkat hidupnya relatif terhadap lingkungan sekitar mereka.

Kedua, GK resmi pemerintah hanya merefleksikan ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan hidup yang paling dasar manusia (butsarman) saja, yaitu kalori dari 52 jenis komoditas bukan makanan. Pengukuran ini lemah karena kalori dapat dipenuhi dengan komponen makanan tinggi kalori, namun berharga rendah. Akibatnya, GK resmi yang digunakan dalam ukuran nilai ekuivalen pengeluaran setiap penduduk menjadi rendah sehingga jumlah penduduk miskin yang  didata semakin rendah dan tidak realistis dengan kenyataannya.

Ketiga, pemilihan 52 jenis komoditas bukan makanan yang diequivalenkan dalam nilai rupiah pengeluaran dalam GK resmi nilai keabsahannya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, pemilihan 52 jenis komoditas bukan makanan tersebut sifatnya arbitrary (tergantung pilihan).

Ini berarti komoditas kebutuhan non-makanan penduduk miskin yang lebih besar atau lebih sedikit dari 52 jenis komoditi non-makanan tidak mampu dijerat dalam data GK resmi pemerintah. Akibatnya, nilai rupiah dari GK resmi pemerintah yang digunakan menghitung penduduk miskin hanya spesifik dan terbatas pada 52 jenis kebutuhan non-makanan saja.

Keempat, GK resmi pemerintah lemah karena tidak memperhitungkan zat nutrisi lain seperti protein yang diperlukan penduduk miskin. Padahal, nutrisi protein merupakan komponen penting dalam tubuh manusia. Tidak diakomodasikannya nutrisi protein dalam GK resmi pemerintah "suka atau tidak suka" menjadi salah satu penyebab mengapa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada 2011 anjlok di peringkat 124 dari 189 negara yang di survei United Nation Development and Programme (UNDP).

Kelima, GK resmi pemerintah tidak mampu menangkap adanya persepsi masyarakat yang berbeda tentang arti miskin. Arti miskin bagi masyarakat lebih banyak didefinisikan sebagai suatu fenomena multi dimensi. Tidak saja dalam arti nilai pengeluaran per kapita per bulan per tahun, tetapi meliputi dimensi lain yaitu tidak adanya kesempatan, rendahnya kapabilitas, adanya ketidakamanan dan ketidakberdayaan (baca World Development Report, 2000).

Solusi yang diajukan adalah, penetapan GK resmi pemerintah mendatang harus didasarkan pada dua pilihan jenis garis kemiskinan. Dalam hal ini tidak lagi menggunakan pengukuran kemiskinan absolut yang selama ini dipakai, melainkan pada garis kemiskinan relatif dan kemiskinan subjektif.

Garis kemiskinan relatif yang dimaksud yakni pengukuran kemiskinan dengan menggunakan benchmark besarnya rata-rata pendapatan atau pengeluaran masyarakat tempat seseorang tersebut tinggal. Sedangkan GK subjektif didasarkan pada nilai atau angka pendapatan atau pengeluaran yang dipersepsikan seseorang terhadap dirinya sendiri. 

Namun, dari dua pilihan garis kemiskinan di atas, penggunaan GK relatif sebagai cara mengukur jumlah penduduk miskin lebih terukur dibandingkan GK subjektif. Argumentasinya, karena GK relatif mendasarkan pengukuran jumlah/proporsi penduduk miskin dibandingkan tingkat pendapatan/pengeluaran rata-rata di mana seseorang tersebut tinggal.

Kembali ke kaitannya dengan kenaikan harga BBM.

Menurut penjelasan Menkokesra Hatta Rajasa, 74% pengeluaran orang miskin digunakan untuk pangan. Artinya, jika angka Garis Kemiskinan Makanan (GKM) - nya tinggi, akan sangat berdampak pada status kemiskinannya. Selama ini, untuk makanan pokok seperti beras, disubsidi pemerintah dengan adanya program RASKIN. Program ini sejak tahun 2012 berubah nama menjadi Pangan Keluarga Miskin (Pakin). Hal ini terkait dengan rencana pemerintah untuk memberikan pangan murah bagi orang miskin, tidak hanya dalam bentuk beras namun bisa dengan pangan lainnya.

Realisasi RASKIN selama 2005 - 2009 berkisar antara 1,6 juta ton - 3,2 juta ton. Dengan harga tebus Rp.1.000/kg sampai dengan 2007 dan Rp.1.600/kg sejak tahun 2008, RASKIN diklaim pemerintah bukan hanya telah membantu rumah tangga miskin dalam memperkuat ketahanan pangannya, namun juga sekaligus menjaga stabilitas harga. Penurunan permintaan beras ke pasar oleh sekitar 18,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) pada tahun 2009, berdampak pada pengendalian peningkatan harga beras di pasar.

Selain makanan pokok, manusia tentu membutuhkan jenis makanan lain, misalnya sebagai sumber protein, dan vitamin. Maka jenis makanan seperti buah-buahan, sayur, daging, dan lainnya juga harus bisa dipenuhi. 

Kebutuhan lainnya lagi, non-makanan yang bisa terdiri dari sandang dan papan. Sementara ada pula kebutuha akan kesehatan, yang terkadang juga sangat memberatkan. Biaya rumah sakit, obat-obatan, sangat mencekik banyak warga miskin jika suatu saat jatuh sakit. Maka tak heran muncul istilah Sadikin, sakit sedikit miskin. 

Bagaimana dengan kebutuhan akan BBM? Sejak program konversi minyak tanah ke gas dilaksanakan, maka masyarakat miskin mendapat bantuan khusus untuk mengubah penggunaan minyak tanah. Harga minyak tanah yang melambung tinggi, kini tergantikan oleh gas. Sialnya, banyak yang jadi korban meledaknya tabung gas karena penggunaannya belum terampil benar. Belum lagi soal kualitas tabung, regulator, dan kompornya.

http://lamandaukab.bps.go.id/index.php/layanan/artikel-umum/89-penghitungan-kemiskinan-bps-dan-bank-dunia


-----------------------
say it, you'll have it. Saya di Google+
Posting Komentar