26 Mar 2012

Kenaikan Harga BBM: Hantu itu Datang Lagi

Tahun 2008 yang lalu, kenaikan BBM dilakukan pemerintah. Kali ini, 2012, kembali isu kenaikan BBM ramai dibicarakan karena Pemerintah SBY berencana menaikkan BBM, contohnya Minyak Premium dari Rp. 4.500 menjadi Rp. 6.000. Tetapi bicara BBM, produknya sebenarnya bukan cuma Minyak Premium. Masih ada minyak tanah dan Solar.


Tetapi bicara kenaikan harga BBM, terlalu banyak informasi simpang siur, sampai bingung siapa yang bohong. Terlalu banyak istilah yang ditilep.

Kita, selain mengkonsumsi BBM, juga adalah penghasil BBM. Kalau produksi BBM melebihi konsumsinya, tentu seharusnya kita surplus alias untung. Tetapi faktanya, produksi BBM kita tak mampu mengimbangi konsumsinya yang lebih tinggi. Data dari British Petroleum berikut ini bisa jadi ilustrasi:



Sejak tahun 2003, terjadi kenaikan konsumsi yang diiringi dengan penurunan kapasitas produksi, hingga kini. Angkanya cenderung konstan setelah tahun 2007, tetapi trennya produksi BBM kita menurun, sementara konsumsi meningkat.

Jika 1 barel sama dengan 159 liter, maka untuk tahun 2010, kapasitas produksi kita hanya mencapai 986.000 barel perhari (359.890.000 barel per tahun) atau sekitar 57,2 milyar liter setahun. Sementara konsumsi BBM kita adalah 1.304.000 barel perhari (475.960.000 barel per tahun), atau sekitar 75,6 milyar liter setahun. Perlu diingat, BBM bukan hanya bensin atau Minyak Premium.

Dengan patokan harga minyak mentah ICP (Indonesian Crude Price) sebesar USD 105/barel, maka  potensi pendapatan dari produksi kita adalah 359.890.000 x 105, atau senilai USD 37,7 juta. Dengan kurs rata-rata USD 1 sama dengan Rp 9.000, maka nilainya mencapai Rp 340 trilyun.

Dengan asumsi yang sama, maka pada tahun 2010, dengan potensi pengeluaran untuk konsumsi BBM sebesar 475.960.000 barel per tahun, setara nilainya dengan uang sebesar Rp 450 trilyun, plus biaya pengolahan minyak mentah menjadi sebesar rata-rata USD 10/barel, sehingga total bisa mencapai Rp 493 trilyun.

Maka defisitnya bisa mencapai Rp 493 trilyun  - Rp 340 trilyun = Rp 153 trilyun, dari potensi pendapatan produksi minyak kita. Artinya, pada tahun 2010 negara harus nombok sebesar Rp 153 trilyun (bahkan pasti lebih) untuk menyediakan BBM yang dikonsumsi warganya, karena produksinya tak mampu menutupi itu semua.

Mari kita buat lebih rumit, dengan mempertimbangkan bahwa total kapasitas produksi itu, tidak bisa digunakan semuanya untuk kebutuhan di dalam negeri, karena dikuasai oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari pihak asing melalui BP Migas. Sesuai kontrak, bagi hasilnya adalah 85 persen untuk pemerintah dan 15 persen untuk KKKS Migas.

Maka kekurangan 15 persen ini harus ditutup dengan mengimpor minyak dari luar negeri. Potensi defisit sebenarnya akan bertambah, karena angka 57,2 milyar liter setahun sebagai potensi produksi itu, yang bisa dijadikan pasokan dalam negeri mungkin hanya mencapai 80 persennya saja.

Makin rumit lagi, karena harga BBM di Indonesia tidak mengikuti ICP. Jika harga ICP plus pengolahan menjadi USD 115 per barel dikonversi menjadi harga per liter, maka seharusnya harga BBM per liter kita mencapai rata-rata Rp 6.500. Sementara, untuk harga rata-rata BBM kita baru mencapai Rp 5.300-an. Sisanya dari mana? "Subsidi".

Catatannya: BBM terdiri dari Pertamax (Rp 9.800), Premium (Rp 4.500), Solar (Rp 4.500), dan Minyak tanah (Rp 2.500).

Bagaimana data terkini dari Pemerintah?

Kalau menggunakan hitungan pemerintah menurut dokumen Realisasi APBN 2011, yang disebut sebagai subsidi BBM dan besarannya terdiri dari:
  • Premium dan BBN: Rp 79,78 trilyun;
  • Minyak Tanah: Rp 9,04 trilyun;
  • Minyak Solar dan BBN: Rp 53,34 trilyun.
Dari ketiga komponen ini, total subsidi yang dikeluarkan mencapai Rp 142,17 trilyun, dari Rp 78,35 trilyun yang semula dianggarkan. Komponen Minyak Premium sendiri menyumbang angka tertinggi, mencapai 56 persen. Dengan catatan, subsidi per liter BBM untuk Premium rata-rata adalah Rp. 3.700 dan Solar adalah Rp. 4.000.

Kenaikan realisasi hampir 55 persen dari perencanaan ini sangat mungkin diakibatkan oleh kurs Dollar terhadap Rupiah yang berubah, ditambah pula oleh peningkatan konsumsi yang tidak sesuai dengan perkiraan semula, yang kuotanya hanya 40 milyar liter. Sementara fluktuasi harga minyak (ICP) yang dipatok USD 105/barel, otomatis mengubah angka potensi pendapatan, sehingga tidak perlu dihitung sebagai sumber kenaikan subsidi.

Jadi, hitungan kasar di atas, dimana subsidi sebesar Rp 153 trilyun itu cukup masuk akal, jika melihat realisasi pada tahun 2011 yang mencapai Rp 142 trilyun. Artinya, untuk memahami kerangka subsidi BBM selama ini, sebenarnya bisa dilihat dari perbandingan Produksi vs Konsumsi yang datanya relatif tersedia. Masalahnya, apakah kita cukup peduli dengan data-data ini sehingga tidak asal menolak atau menerima Pencabutan Subsidi BBM?

Bahwa keakuratannya memang lemah karena banyak detil yang dilewatkan, tetapi sebenarnya fakta bahwa kita sudah pada tahap lebih besar pasak daripada tiang, sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2003 yang lalu. Lha, apa saja yang sudah dilakukan?

So, what?

Pertama, ada dua alternatif klasik: Menekan konsumsi hingga di bawah batas kemampuan produksi, atau meningkatkan produksi hingga melebihi nilai konsumsinya. Keduanya pilihan yang sulit, meskipun alternatif pertama untuk menekan konsumsi, seharusnya paling realistis dilakukan. Alternatif kedua bisa dilakukan, selama komitmen pemerintah untuk memperbarui kontrak karya, dan optimalisasi kemampuan produksi bisa ditingkatkan.

Pengembangan transportasi massal yang nyaman dan cepat, seharusnya menjadi prioritas untuk bisa menekan konsumsi BBM yang sudah berlebihan ini. Alternatif inipun butuh komitmen besar, sedikit nekad dan saat ini memang tidak populer. Tetapi di mana-mana, negara maju pasti memproritaskan transportasi massal untuk warganya.

Kedua, energi alternatif. Halo? Sampai dimanakah roadmap pengembangan energi alternatif kita? Bagaimana dengan panas bumi? Bagaimana dengan nuklir? Atau alternatif lainnya? Hingga kini masih belum jadi pembicaraan yang populer di masyarakat. Konversi gas dari minyak tanah sudah pernah dilaksanakan, meski masih sangat perlu perbaikan di sana-sini dalam implementasinya.

Ketiga, apakah mencabut subsidi menjadi pilihan terbaik? Saat ini, tampaknya memang iya. Persoalan besarnya adalah pada kompensasinya. Jika anggaran untuk subsidi dicabut, akan kemana uang sisa yang tidak lagi digunakan untuk mensubsidi? Hal lain, bagaimana pemerintah mampu mengontrol tingkat kenaikan harga barang, yang seringkali jadi permainan para saudagar?



Komponen BBM yang seringkali dituding sebagai penyebab kenaikan harga, sama sekali tidak transparan, dan sulit diperhitungkan kebenarannya. Selama ini hanya efek psikologis yang menyebabkan refleks kenaikan harga barang karena harga BBM, sementara hampir tidak ada informasi mengenai berapa persen komponen BBM mempengaruhi kenaikan harga barang.

Gagasan seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi untuk masyarakat miskin, jelas tidak masuk akal, karena argumen program pengentasan kemiskinan yang sudah dipersiapkan lama, seharusnya bisa menjadi jaring pengaman sosial terhadap dampak pencabutan subsidi ini. Program-program pengentasan kemiskinan, harus menunjukkan kinerjanya karena selama ini sering dijadikan bukti keberhasilan pemerintah. Jangan sampai cuma dijadikan program peningkatan citra partai yang sedang berkuasa.

Pernik lainnya, jangan sampai debat pencabutan subsidi BBM ini jadi deal politik dengan partai di DPR, untuk kepentingan partai sendiri. Sudah tidak aneh kalau partai-partai yang punya agenda politik,  lalu berdagang ala pasar sapi dengan pemerintah. Termasuk isu untuk menyelamatkan kader partai dalam kasus korupsi.

Disclaimer: Tulisan ini opini yang dibuat berdasarkan berbagai sumber, Anda boleh tidak percaya atau mempertanyakan keakuratannya. Silakan sajikan data yang Anda punya.

-----------------------
say it, you'll have it. Saya di Google+

Posting Komentar