23 Okt 2011

Gugat Negara karena Melanggar Hak Warganya

Kenapa menggugat negara? Lembaga pun bukan?

Ya pemerintah saja kalau gitu yang digugat. Toh katanya ada yang namanya Citizen Lawsuit (CLS). Gugatan CLS pertama kali terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2003, pada kasus penelantaran TKI Malaysia di Nunukan. Namun sempat vakum beberapa lama, hingga muncul putusan CLS yang memenangkan warga dalam kasus Ujian Nasional (UN) 2009.

Terakhir, adalah kasus Ketua Majelis Hakim PN Jakpus, Ennid Hasanuddin, yang menghukum para tergugat untuk segera membuat UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hakim menilai para tergugat, yaitu Presiden RI, Ketua DPR, Wapres RI, Menko Kesra, Menko Perekonomian, Menkeu, Menkum HAM, Menkes, Mensos, Menakertrans dan Menhan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai tidak membuat UU BPJS.

Negara layak digugat karena tidak mampu menyediakan pemenuhan hak bagi warganya. Semoga masih pada ingat dengan Hak-hak dan kewajiban warga negara, yang tercantum dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak tersebut antara lain:
  1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini menunjukkan asas keadilan sosial dan kerakyatan, yaitu pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
  2. Hak membela negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (1) juga dinyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.
  3. Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul, seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
  4. Hak kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, di Pasal 29 ayat (2) dinyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”
  5. Hak untuk mendapatkan pengajaran, seperti yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945. "(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang".
  6. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 32 UUD 1945 ayat (1), “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 
  7. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945 berbunyi: "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."
  8. Hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dalam Pasal 34 UUD 1945 dijelaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Dari delapan hak warga tersebut di atas, berapa yang sudah dilanggar negara? Hampir semuanya. 

Karena penyelenggaraan negara yang korup, rakyatnya sebagian sibuk mengawasi kerjaan pemerintah. Tiap hari masih banyak saja yang mengeluhkan kinerja birokrat korup, yang seringkali memeras pengusaha dalam membangun bisnisnya. Akhirnya, pengusaha banyak yang memilih menjadi penjilat penguasa, dan muncullah kongkalikong 3P, penguasa, pengusaha, dan politisi. Pengusaha kecil, marjinal, sibuk memunguti remah-remahnya.

Lantaran sibuk mengawasi kerjaan pemerintah, banyak yang menelantarkan nafkahnya. Berapa banyak waktu yang terbuang percuma untuk demonstrasi, sampai mengajukan tuntutan hukum. Akhirnya malah ada yang menjadi profesional pengawas negara, dan mencari nafkah dari sana, demi penghidupan yang layak. Padahal sudah ada lembaga negara seperti DPR yang dibayar dari keringat rakyatnya untuk mengerjakan hal itu.

Karena nafkahnya terlantar, untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah saja tidak mampu. Pendidikan bukan untuk seluruh warga negara, karena justru sekolah favorit diperuntukkan orang kaya dan berbakat jenius. Anak miskin akan tetap bodoh, dan lestari. Dengan jatah 20% APBN, menyediakan buku gratis untuk rakyatnya saja tidak mampu. Sekolah katanya gratis sampai pendidikan dasar (SD-SMP), tapi pengelolaan sekolah tidak transparan. Pungutan sana-sini dengan berbagai dalil masih terjadi. Korupsi dimana-mana, bahkan kepala sekolah punya forum arisan yang sejatinya adalah kumpulan setoran ke birokrasi pendidikan di daerahnya. Penadahnya adalah kepala daerah.

Ujian nasional yang dibuat dengan dalih memetakan kualitas pendidikan Indonesia, boro-boro dijalankan secara konsisten. Antara standar kompetensi yang diajarkan, dengan standar kelulusan yang diinginkan, relevansinya sering meleset. Apa yang diajarkan dengan apa yang diujikan tidak konsisten. Infrastruktur pendidikan belum merata di seluruh Indonesia. Kurikulum bongkar pasang tetapi tidak semakin baik, malah semakin kehilangan rohnya. Titipan sana sini melupakan fungsi utama pendidikan, bahwa materi yang diajarkan seharusnya hanya konsep-konsep mendasar yang menjadi bekalnya di pendidikan yang lebih tinggi.

Kaum yang cerewet dan kritis ini biasanya kelas menengah. Tapi kelas menengah kita adalah para "Sadikin", sakit sedikit miskin. Bayangkan biaya rumah sakit kalau ada keluarga yang harus dirawat. Tak mungkin dijangkau kelas menengah, apalagi kelas bawah. Kalaupun bisa melalui layanan asuransi,  yang setengah hati. Harga obat didominasi korporasi, sehingga biaya rumah sakit bisa tertutupi, tapi biaya obat mahal setengah mati. Tidak sedikit kasus pasien meninggal gara-gara ongkos yang belum/tak sanggup terbayar. Salah satunya kasus Nisa ini.

Sumberdaya alam yang katanya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, faktanya hanya memakmurkan segelintir orang saja. Kontrak karya perusahaan pengelola sumberdaya alam di Indonesia, dianggap kontrak antar privat, dan berlindung di belakang Hukum Perdata. Padahal kontrak itu sejatinya cuma ijin usaha pertambangan, yang seharusnya bisa menjadi dokumen publik. Nyatanya kita tak pernah tahu apa isi kontraknya. Pemerintah menolak membuka isinya kepada publik.

Dalam soal beragama, jangan ditanya. Ada kelompok kecil yang dianggap menodai agama, lalu dibantai beramai-ramai, tapi pembantainya cuma dihukum ringan dengan alasan tak masuk akal. Katanya pembantaian terjadi karena merasa diserang duluan. Pemerintah sedang membuat justifikasi terhadap tindak pembunuhan massal, harga nyawa semakin murah di negara ini. Belum lagi soal peribadatan umat yang digusur berkali-kali, tanpa perlindungan dan upaya penyelesaian yang jelas dari pemerintah.

Dalam hal kebudayaan, berapa banyak cagar budaya, artefak bersejarah di berbagai kota, yang dibiarkan menjadi mall atau apartemen hanya demi pendapatan daerah? Siapa yang peduli? Dengan alasan pertumbuhan ekonomi, mall dan apartemen menjadi prioritas, padahal cagar budaya itu juga bisa dioptimalkan menjadi industri pariwisata yang juga tidak sedikit mendatangkan devisa. Pilih mana, wisatawan manca negera datang dengan dolar-nya, atau konsumen domestik yang muter-muter rupiah? kalau industri pariwisata serius dikerjakan, pundi-pundi devisa terjaga, cagar budaya tidak merana.

Kemerdekaan berpendapat? Baiklah. Di era paska reformasi mungkin jauh lebih baik daripada jaman Orde Baru. Ini harus disyukuri. Saya mensyukurinya, karena kalau tidak, tulisan ini tidak akan pernah sampai ke hadapan Anda. Tapi pasal pencemaran nama baik masih menjadi hantu, dan seringkali menjadi senjata untuk membunuh kebebasan berpendapat. Ibu-ibu mengeluhkan layanan publik swasta, malah dituntut milyaran. Ibu Prita namanya, mungkin Anda belum lupa.

Lihat berapa banyak orang menjadi pahlawan karena menjadi penyelamat sesama warga. Ajaibnya, ia melakukan sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Bersyukur masih banyak warga negara yang mau peduli. Tapi sampai kapan? Sementara negara kemana? Sibuk dengan pertempuran antar kepentingan politik, dan bagi-bagi kue kekuasaan dan penghasilan demi partainya. Pengemplang pajak trilyunan dibiarkan, penyebab bencana besar malah diambil alih tanggung jawabnya oleh negara. Pelakunya, bebas cengengesan di layar kaca.

Siapa yang tak mau jadi kaya raya? Siapapun pasti mau, termasuk saya. Catatannya adalah, seberapa banyak kita, warga negara yang bisa menjadi kaya bersama-sama? Seberapa besar jurang kesenjangan itu akan dibiarkan menganga? Negara itu ada, karena rakyatnya. Tapi pengelola negara tampaknya jadi pelupa, seperti kacang yang lupa sama kulitnya. Peran negara tidak perlu sampai mengurusi urusan ranjang atau cara berpakaian warganya, cukup pada hal-hal mendasar saja. Dengan begitu, distribusi kemakmuran bisa terjaga.

Melanggar UUD 45, seharusnya menjadi kejahatan luar biasa.

-----------------------
say it, you'll have it. Saya di Google+
Posting Komentar