19 Okt 2011

Mengapa #OccupyWallStreet Relevan di Dunia

Adbusters.org
Perekonomian tidak bisa lepas dari urusan politik, dan sebaliknya. Kredo ini rasanya sudah sering kita dengar. Jadi, sudahlah, mendikotomikan keduanya tidak perlu dilakukan. Perdebatan soal itu jadinya juga tidak perlu dilanjutkan.

Ekonomi yang ditandai dengan tingkat produksi dan konsumsi masyarakat, ujung-ujungnya hanyalah persoalan distribusi kemakmuran. Semakin luas distribusinya, berarti semakin merata kemakmurannya. Mulai jadi masalah kalau distribusi itu mulai tidak merata, dikuasai oleh orang-orang tertentu, dan yang paling menyakitkan tentu saja; hanya dikuasai oleh pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Dari sinilah muncul kesenjangan, dan tentu kecemburuan sosial. Ketika pengusaha menyokong kekuasaan dengan uangnya, maka tak 'salah' kalau penguasa kemudian memberinya banyak kemudahan dan jalan pintas, bahkan tak tanggung-tanggung, terkadang masuk ke lingkaran kekuasaan itu sendiri dan membuat kebijakan yang bias pengusaha. Itu bisa terjadi, karena pengusaha, terkadang juga bermuka dua sebagai politisi di partai.

Krisis Ekonomi Ulah Bankir dan Lembaga Keuangan

Kongkalikong pengusaha, penguasa, dan politisi makin menjadi. Ujungnya, adalah penguasaan kemakmuran oleh kalangan terbatas. Ternyata, inipun terjadi di Amerika Serikat. Pada jaman George Bush Junior berkuasa, ia dengan jelas menyebut bahwa pengusaha adalah bagian tak terpisahkan dari kekuasaannya.

Maka ketika ekonomi Amerika jatuh, pengusaha memohon bantuan pemerintah. Sementara pemerintah tak punya alasan menolak, lantaran besarnya tentakel sebuah korporasi sudah hampir menyerupai negara itu sendiri. Tak diselamatkan mati bapak, diselamatkan mati ibu. Pemerintah dalam dilema. Tapi mereka memilih menyelamatkan bapak. Ibu pertiwi mereka pun terlunta-lunta.

Untuk sedikit menyegarkan ingatan kita pada penyebab krisis di Amerika, ini ada video infografis yang menerangkan bagaimana krisis itu bisa terjadi.




Krisis itu sedemikian hebatnya sehingga perusahaan keuangan terbesar mereka berjatuhan satu persatu. Industri otomotif goyah. Pemerintah Amerika pun terpaksa mem-bailout perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut. Tapi apa mau dikata, perekonomian terlanjur kolaps. Puluhan bahkan ratusan ribu menjadi pengangguran. Warga Amerika mulai resah.

Yang semakin membuat resah adalah, para top eksekutif perusahaan-perusahaan yang bangkrut itu tak tersentuh hukum. Bahwa mereka sudah melakukan praktik dagang yang berisiko tinggi, juga tidak menjadi perhatian penegak hukum. Mereka melenggang dengan bebas, dengan jutaan dollar di kantongnya. Dan seperti kredo di atas, sebagian dari mereka adalah lingkaran dalam kekuasaan itu sendiri. Mereka bisa dengan mudah mendikte kebijakan pemerintah, karenanya upaya mereka yang tadinya ilegal, bisa jadi legal.

Film dokumenter Charles Ferguson, Inside Job, menceritakan kekacauan ini dengan sangat menarik.

Kegagalan Kapitalisme di Dunia

UPDATE: Sebuah artikel dari newscientist.com ini menunjukkan siapa saja yang menguasai bisnis global. Check it out!

Kongkalikong yang sama ternyata juga terjadi di mana-mana. Praktek perdagangan yang beresiko tinggi ternyata dipraktekkan di berbagai negara, dan menyebabkan kekacauan yang hampir sama. Eropa saat ini juga mengalami krisis yang cukup menegangkan, hingga kasus London Riot pun dengan mudah meletup di UK. Kesenjangan ekonomi semakin besar di berbagai belahan dunia.

Kegagalan perekonomian ini pun digadang sebagai kegagalan sistem kapitalisme dunia. Dalam sebuah artikel di Forbes, salah satu majalah keuangan terkemuka, muncul sebuah opini tentang kegagalan kapitalisme yang ditulis oleh Nouriel Roubini, berjudul Laissez-Faire Capitalism Has Failed. Krisis kali itu memang hampir mendekati situasi yang terjadi di tahun 30-an yang terkenal dengan istilah Great Depression di Amerika. Bahkan ada yang menyebut lebih buruk dari itu.

Maka ketika demonstrasi #OccupyWallStreet dimulai di Amerika Serikat, dengan mudah isu ini menyebar kemana-mana. Terinspirasi oleh pendudukan lapangan Tahrir pada saat revolusi Mesir menurunkan pemimpinnya Hosni Mubarak, warga Amerika berbondong-bondong mendatangi Wall Street, simbol kekuatan perekonomian Amerika tempat berkantornya para elit perbankan yang dianggap merampok perekonomian Amerika. Gagasan ini sebelumnya juga dilakukan Michael Moore dalam film dokumenternya Capitalism: A Love Story. Di sana ia mengajukan penahanan sipil terhadap petinggi beberapa lembaga keuangan yang di-bailout pemerintah.
Moreover, in many countries, the banks may be too big to fail but also too big to save, as the fiscal/financial resources of the sovereign may not be large enough to rescue such large insolvencies in the financial system. - Nouriel Roubini, Forbes.
Apakah Indonesia juga menganut kapitalisme? Entahlah. Menurut UUD 45 sih tidak begitu, tapi prakteknya kok sulit dibedakan. Koperasi yang katanya menjadi soko guru perekonomian Indonesia, tidak kelihatan batang hidungnya. Ia hanya menjadi pelengkap penderita perekonomian kita. Ketika kasus Century meletup, pemerintah menggelontorkan uang 6,7 Trilyun untuk bank tak jelas bernama Century, semua orang terhenyak.

Seharusnya para petinggi bank itu kena hukuman 15 tahun penjara, terutama dua investor asing yang sampai kini entah dimana. Yang tersisa hanya Robert Tantular, yang ternyata punya hubungan dengan orang dalam Bank Indonesia. Ia memiliki piutang hampir 1 M, hanya itu yang kita tahu. DPR menyatakan kebijakan dan implementasi bail out tersebut bermasalah, tetapi tindak lanjutnya hingga sekarang masih gelap. Entah data apalagi yang kita tak pernah dengar dari media mainstream.

Transparansi tidak terjadi. Aliran uang meski dikatakan tidak melibatkan akun-akun pejabat atau petinggi partai, tidak serta merta meyakinkan kita bahwa mereka tidak ikut terlibat. 6,7 T itu katanya harga yang harus dibayar untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, karena dampak sistemik yang diperdebatkan itu, sifatnya jadi keputusan subyektif. Beruntunglah ekonomi Indonesia tidak benar-benar kolaps setelah bailout itu dilakukan, seperti yang terjadi di Amerika.

Tapi tetap saja, kongkalikong penguasa, pengusaha, dan politisi adalah benang kusut yang sulit diurai, tetapi tampak jelas di depan mata. Kasus korupsi hilang, atau kena vonis seringan maling ayam. Bahkan ada koruptor bidikan KPK yang divonis bebas merdeka.

Argumen 99% masyarakat yang tersingkir oleh 1% elit penguasa kekayaan di Amerika, mungkin tidak sepenuhnya akurat untuk diterapkan di Indonesia. Tapi argumen itu kini jadi simbol bagi perlawanan terhadap marjinalisasi rakyat pada akses menuju kemakmuran. Ketidakmerataan distribusi kemakmuran, menyebabkan kesenjangan ini terjadi juga di Indonesia. Perlindungan terhadap penjahat keuangan, juga semakin memperburuk citra pemerintah.

Si 1% boleh berargumen, mereka juga masyarakat. Tetapi dalam sistem yang korup, mereka adalah pihak yang diuntungkan karena memiliki akses khusus, bukan sekedar peluang terbuka yang diambil dalam kompetisi yang adil. Dalam persaingan bebas yang adil, peluang seharusnya membuka kesempatan bagi siapa saja, bukan bagi mereka yang memiliki akses khusus tersebut.

Karena itu, transparansi harus segera ditegakkan. Urai benang kusut kongkalikong 3P itu; Pengusaha, Penguasa, dan Politisi. Demi distribusi kemakmuran, yang berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia!

-----------------------
say it, you'll have it.
Posting Komentar