10 Agt 2011

Bubarkan Partai yang Kadernya Korupsi

Kedengarannya bagus, dan sangat baik untuk diterapkan. Tapi ketika mendengar kalimat itu muncul dari kader partai kuning, Golkar, saya pun langsung berkerut jidat. Ya, yang bicara seperti itu adalah Bambang Soesatyo (BS), kini menjabat sebagai Wakil Bendahara Partai Golkar.

Logika BS kelihatannya juga benar. Partai, yang seharusnya menyuarakan kepentingan rakyat pemilihnya, tentu tidak layak menjadi partai kalau untuk suara dukungan saja sudah dimanipulasi. Apalagi jika partai itu bekerja dengan memanfaatkan dana korupsi, untuk membeli suara dukungan terhadapnya. Dari Detik.com, mari kita lihat kutipan kalimat BS mengenai argumennya tersebut:

"Belajar dari pengalaman Korea Selatan dan Thailand. Partai yang kadernya terlibat korupsi yang dimungkinkan sebagian hasil korupsi untuk mendanai partai, sebaiknya dibubarkan," tutur Bambang kepada detikcom, Rabu (10/8/2011).

"Juga bila terlibat penipuan atau kejahatan Pemilu. Kader atau petingginya yang memegang jabatan publik melakukan pembohongan kepada publik," tuturnya.

"Partai tersebut dibubarkan, dilarang eksis karena dinilai dapat membahayakan negara dan bangsa apabila mereka berkuasa," tandasnya.

Ada beberapa hal menarik di balik pernyataan ini. Pertama soal korupsi. Kita tahu korupsi berarti memanfaatkan uang negara untuk kepentingan pribadi, atau kepetnigan kelompok/golongannya. Korupsi juga jadi tindak pidana luar biasa, karena pada prakteknya, menerima suap dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara bisa disebut sebagai korupsi juga.

Kader Partai yang biasanya dipasang sebagai pejabat negara, mulai jadi menteri hingga jajaran di bawahnya, tentu punya peluang besar korupsi untuk partainya. Bahkan konon, anggota DPR yang sudah duduk di Senayan sana, punya kewajiban menyumbang ke partainya, sehingga tidak jarang korupsi besar-besaran ada justru ada di DPR.

Kedua, soal penggunaan dana korupsi. Ketika korupsinya sendiri sudah memuakkan, ditambah lagi uang korupsi itu dipakai untuk membeli suara, tentu lebih memuakkan lagi. Ini benar-benar kejahatan partai yang paling rendah dan tidak bisa ditolerir. Karena tugas partai adalah meyakinkan masyarakat bahwa mereka punya kemampuan mewjudkan janji-janjinya. Jika meyakinkan masyarakat saja tak mampu, lalu membeli suara untuk mendapatkannya, maka partai itu sejatinya adalah partai invalid.

Hal kedua ini terkait dengan kritik BS tentang partai yang melakukan kecurangan/kejahatan dalam pemilu. Membeli suara adalah bentuk kejahatan juga dalam pemilu.

Sekarang, kita lihat data dari ICW, yang pernah membuat daftar politisi koruptor. Tahun 2011 ini ICW pernah membuat presentasi berjudul Perburuan Rente Pendanaan Partai Politik. Data ini cukup menarik, karena di dalamnya ada daftar politisi yang masuk dalam daftar koruptor. Pertanyaannya adalah, berapa banyak kader Partai Golkar di sana?

Sebelum melihat daftarnya, dalam presentasi itu juga menampilkan kira-kira bagaimana terjadinya korupsi oleh kader partai di tubuh pemerintahan dan legislatif. Beberapa butir menarik antara lain adalah:

  • Melalui Birokrasi Pusat: menempatkan kader di posisi strategis kekuasaan (kementrian atau BUMN), Membajak kebijakan dan anggaran untuk kepentingan partai.
  • Melalui Birokrasi Daerah: Mendorong penguasaan posisi pemimpin politik lokal (kepala daerah), Candidacy buying dalam seleksi calon kepala daerah, membajak kebijakan dan anggaran daerah (Merancang program dan anggaran untuk kepentingan partai politik).
  • Melalui DPR/DPRD: Candidacy buying dalam seleksi anggota DPR/DPRD, Menguasai komisi-komisi strategis, Membajak kebijakan dan anggaran, Transaksi dalam pemilihan pejabat publik, atau Transaksi dalam legislasi.
  • Melalui Pengusaha: Sumbangan illegal untuk kampanye, Donatur partai, Fee proyek. 
Inilah daftar para koruptor dari Partai Golkar dalam dokumen ICW tersebut:

1. Andiwarsita Adinugroho | Ketua  Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) (anggota DPR periode 1999-2004 dari Fraksi Golkar).
Andiwarsita  menjadi tersangka kasus APHI dituntut oleh pengadilan Jakarta Selatan dengan delapan tahun penjara yang merugikan negara sebesar Rp 9,5 miliar. Pada 12 November 2005 PN Jakarta Pusat memvonis 6 tahun.

2. Saleh Djasit | Anggota Komisi VII DPR RI periode 2004-2009 dari Fraksi Partai Golkar.
Terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan 20 alat pemadam kebakaran Pemrov Riau yang merugikan negara sekitar Rp4,7 miliar. Kasusnya diproses oleh KPK.

3. Hamka Yamdu | Anggota Komisi XI DPR RI periode 1999-2004 dari Partai Golkar.
Kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR. Belum ada status, namun sudah dicekal. Sudah diperiksa oleh Badan Kehormatan DPR. Penanganan kasus saat ini masih dalam proses hukum KPK. Jangan lupa kasus asusila yang menimpanya.

4. Azwar Chesputra | Anggota Komisi Kehutanan (Komisi IV) DPR - Partai Golkar.
Kasus korupsi alih fungsi hutan Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

5. Fahri Andi Leluasa | Anggota Komisi Kehutanan (Komisi IV) DPR - Partai Golkar.
Kasus korupsi alih fungsi hutan Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

6. Anthony Zeidra Abidin | Anggota Komisi XI DPR RI periode 1999-2004. 
Kasus aliran dana Bank Indonesia ke DPR. Belum ada status, namun sudah dicekal. Sudah diperiksa oleh Badan Kehormatan DPR. Penanganan kasus saat ini masih dalam proses hukum KPK.

Ini hanyalah beberapa nama yang tercatat oleh ICW, dan itupun baru dari satu dokumen. ICW tentu punya dokumen yang berisi daftar nama yang lebih panjang lagi. Semakin panjang daftarnya, semakin menunjukkan bahwa partai yang saat ini ada mungkin memang perlu diperiksa lebih teliti.

Jangan lupa juga dengan kasus yang kabarnya melibatkan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical. Ia dituding terkait dugaan korupsi alat kesehatan di Kementerian Koordinator Kesra pada 2006 senilai Rp 36,2 miliar. Orang nomor satu di Partai Golkar itu melakukan penunjukan langsung kepada PT Bersaudara untuk melakukan pengadaan alkes saat ia masih menjabat Menko Kesra pada 2006.

Artinya, gagasan BS untuk memberi peluang menutup partai yang kadernya korupsi, saya setuju. Ini gagasan brillian, yang harus didukung. Yang selalu bisa diragukan adalah implementasinya. KPK, yang seharusnya menjadi lembaga independen bagi pemberantasan korupsi - karena Kejaksaan dan Kepolisian sudah sulit dipercaya - kini justru sedang berada di titik nadirnya. Partai Golkar, yang sedikit banyak merasa beruntung dengan melemahnya KPK, punya motif besar diduga sebagai salah satu dalang dari melemahnya KPK.

Dengan KPK, POLRI. dan KEJAKSAAN yang sama-sama 'banci', pemberantasan korupsi tidak akan kemana-mana.

-----------------------
say it, you'll have it.

*Gambar dari halaman FB 'Gerakan Anti Golkar'.
Posting Komentar