29 Nov 2010

Kita Butuh Pamplet Masa Darurat

Suatu ketika, Rendra menulis dalam Sajak Sebatang Lisong. Ini potongannya:
...

Aku bertanya. Tetapi pertanyaanku. Membentur jidat penyair–penyair salon. Yang bersajak tentang anggur dan rembulan.

Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya. Dan delapan juta kanak–kanak tanpa pendidikan. Termangu–mangu di kaki dewi kesenian …

Inilah sajakku. Pamplet masa darurat. Apakah artinya kesenian. Bila terpisah dari derita lingkungan. Apakah artinya berpikir. Bila terpisah dari masalah kehidupan.

...
Saya lalu teringat perseteruan Manikebu dan Lekra. Perseteruan intelektual, yang tampaknya bisa mencerdaskan, ternyata masih buram di mata banyak generasi muda, seperti saya. Generasi yang lahir di masa jaya Orde Baru, kehilangan sentuhan sejarah, karena diputuskan secara semena-mena di meja operasi cangkok ideologi, bernama Pembangunan.

Atas nama pembangunan, perbedaan dan perdebatan dikebiri. Akhirnya, sejarah yang saya pahami, dan mungkin juga generasi di bawah saya, adalah sejarah tunggal miliki penguasa, sang pemenang. Pemeo "Sejarah ditulis oleh sang Pemenang", mendapatkan pembuktiannya di era Orde Baru.

Alhasil, apa yang saya akan ungkapkan mengenai Manikebu vs Lekra, mungkin sama sekali tidak relevan dengan kenyataannya. Bahkan dari beberapa sumber yang saya baca, saya tetap merasa, apa yang saya tahu ini bisa diragukan keotentikannya. Tapi saya akan coba melihatnya dengan logika sederhana saja, logika awam yang mencoba menatap budaya.

BANYAK pihak, atau banyak orang awam yang memaknai peristiwa Manikebu ini sebagai pergerakan budaya. Bahwa seni harus berdiri di atas universalitas, karenanya tak boleh berpanglimakan politik. Ini adalah persepsi awam tentang cara pandang Manikebu. Sementara terhadap Lekra, yang afiliasinya sangat kuat dengan salah satu partai besar pada waktu itu, PKI, adalah partai pengusung realisme sosialis yang memasung kerangka berpikir kesenian di bawah gerakan politik.

Dalam sebuah wawancara, Gunawan Muhammad menyatakan bahwa banyak kesalahan pahaman tentang humanisme universal yang katanya ada di balik gagasan Manikebu. Yang ditentang Manifes Kebudayaan adalah asas “politik sebagai panglima”, jika itulah yang dimaksud sebagai 'menjadi soko guru “realisme sosialis'”. Jika “politik sebagai panglima”, maka sama dengan partai yang akan mengendalikan kesenian.

Sementara, Manikebu yang disusun tahun 1963 itu, muncul– setelah melihat bahwa sosialisme dapat diperjuangkan tanpa doktrin “realisme sosialis”. Di masa 60-an itu, muncul penyair bebas seperti Yevtushenko dll. di Uni Soviet, tapi mereka tak mengikuti doktrin “realisme sosialis”. Doktrin realisme sosialis dianggap bersifat represif dalam kehidupan seni, karenanya ia ditentang. Di Eropa Timur misalnya, para sastrawan membangkang, sebut saja Vaclac Havel, yang kemudian jadi Presiden Cheko.

Pramoedya Ananta Toer, salah satu dedengkot Lekra, malah pernah menyatakan bahwa ia tak pernah membela realisme sosialis. Ia memang pernah diminta berbicara mengenai realisme sosialis di UI, tetapi kemudian ia merasa dicap sebagai pendukung realisme sosialis.

Menyoal Manikebu, menurut Pram itu persoalan pada masa Soekarno, saat perang dingin sedang memanas. Semua orang bersatu melawan Barat yang menghendaki Indonesia jadi jarahannya. Pram mengaku membantu Soekarno dan itu didukung oleh semua yang menghendaki Indonesia menjadi negara yang mandiri.

Sementara itu, Pram menuding Manifes Kebudayaan yang menghendaki kebebasan kreatif, dibelakangnya ada operasi Central Intelligence Agency (CIA). Munculnya Manikebu, menurut Pram setelah CIA mengadakan sebuah kongres. Pram bahkan mengutip Soekarno, yang mengatakan bahwa Soekarno tahu orang-orang yang menerima uang dari Amerika berikut jumlahnya.

Dalam dokumen lain, Joebaar Ajoeb sang Sekretaris Umum Lekra pernah menyatakan bahwa Lekra tegas menolak tawaran PKI untuk menempatkannya di bawah sub-ordinat organisasi partainya. Menurutnya, kira-kira menjelang akhir tahun 64, gagasan itu disampaikan kepada anggota Pimpinan Pusat Lekra. Jika Lekra setuju pada gagasan itu, maka praktis sama saja dengan mem-PKI-kan LEKRA. Nyoto, Anggota Sekretariat Pimpinan Pusat LEKRA yang juga adalah juga Wakil Ketua II CC PKI, ikut serta menolak gagasan mem-PKI-kan LEKRA itu.

TERLEPAS dari berbagai versi perseteruan Manikebu vs Lekra di atas, yang menarik buat saya adalah bagaimana seni, budaya, dan politik saling terkait satu sama lain. Jika ada pandangan bahwa perseteruan Manikebu vs Lekra adalah perseteruan budaya, ada pula yang memandang bahwa ini adalah perseteruan politik, di atas ranah budaya. Mungkin lebih tepatnya perseteruan politik yang menyeret seniman dengan cara pandang kebudayaannya.

Menyimak berbagai berita belakangan ini, perseteruan juga sedang terjadi di antara kaum elit. Saya tidak tahu siapa mereka, apa agendanya, dan bagaimana caranya 'bermain'. Tapi saya merasakan, belakangan ini perseteruan yang mengemuka sungguh tidak 'berbudaya' kalau tidak mau dibilang tidak beradab. Kita disuguhi perseteruan antar mafia bermodalkan uang besar dan kekuasaan. Tidak ada perang karya, yang ada cuma sekedar perang pernyataan-pernyataan pemelintir makna.

Setelah era Wiji Tukul yang kena ciduk penguasa, belum terdengar lagi generasi pelanjutnya. Kehadiran karya-karya yang dapat diapresiasi sekaligus mencerahkan masyarakat, semakin langka. Dulu anak muda masih bisa berkeluh kesah dengan menyanyikan lagu Bongkar, atau Bento. Panggung- panggung hiburan rakyat diisi dengan sentilan-sentilan kritik pedas tapi cerdas. Kini panggung hiburan malah didominasi lelucon kasar, menghina kekurangan orang lain, bahkan melecehkan.

Apakah budayawan-budayawan kita sedang lelap, menjadi salon, yang hanya bisa bersajak tentang anggur dan rembulan? Atau karena panggung-panggung itu kini sudah dimonopoli pula oleh penguasa dan pengusaha?




-----------------------
say it, you'll have it. Saya di Google+
Posting Komentar