7 Nov 2009

Kembalikan UUD 45 ke Naskah Aslinya

Sudah lama ada desas-desus yang menyatakan, ada gerakan mengembalikan UUD 45 yang di amandemen itu, kepada UUD 45 asli sebelum diamandemen. Bahkan ada pula desas-desus yang mengatakan kalau ada gerakan untuk mengembalikan Piagam Jakarta dalam naskah UUD 45. Atau topik yang nggak ada matinya di Politikana, mengganti Pancasila.

Lalu saya jadi ingat kabar yang lain - kali ini bukan desas-desus - yang berkaitan dengan gerakan Forum Konstitusi. Forum Konstitusi ini dideklarasikan oleh para angota DPR/MPR 1999 yang waktu itu turut mengamandemen UUD 45, hingga menjadi yang sekarang ini. Berikut pemberitaan Tempo Interaktif Hari Jum'at, 01 Juli 2005, tentang deklarasi Forum Konstitusi ini:
Mantan anggota Panitia Ad hoc I dan III MPR yang membahas amendemen UUD 45, semalam mendeklarasikan Forum Konstitusi. Forum ini bertujuan untuk memelihara, menyediakan penelitian, dan sosialisasi hasil amendemen konstitusi.

"Forum diharapkan bisa independen dan aktif memasyarakatkan UUD 45," kata Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil, di Jakarta malam ini, Jumat (1/7), dalam acara deklarasi yang dihadiri antara lain mantan Ketua MPR Amien Rais, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidhiqie, dan praktisi hukum Todung Mulya Lubis.

Forum Konstitusi, meski dideklarasikan 2005, hingga saat ini tampaknya masih aktif "bergerak". Berita terakhir yang berhasil saya temukan di internet adalah silaturahmi tanggal 19 Oktober yang lalu, yang dihadiri pula oleh Akbar Tandjung dan Menhukam Patrialis Akbar.

Keduanya menghadiri undangan yang diberikan Ketua MK Mahfud MD. Selain Mahfud MD, sebagai tuan rumah, tampak hadir beberapa petinggi negara dalam rangka silaturahmi Forum Konstitusi. Tampak antara lain Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saefuddin dan mantan anggota Komisi IX DPR yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Baharuddin Aritonang.

Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil menyatakan, tujuan forum ini untuk menyumbangkan pemahaman dan pemikiran mengenai UUD 1945 dalam menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sedangkan menurut Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR (waktu itu), dengan hadirnya Forum Konstitusi ini, mereka menginginkan agar khazanah yang mereka miliki itu bisa berlanjut dalam bentuk menjaga bagaimana konstitusi yang telah mereka amendemen itu bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat dan terjaga dengan utuh serta tersosialisasi dengan baik.
Saya, dan mungkin banyak masyarakat awam, tidak ngeh dengan amandemen yang dilakukan terhadap UUD 45. Banyak pula yang tidak menyadari bahwa sejak awal, UUD 1945 yang dipersiapkan oleh tim BPUPKI dan PPKI merupakan konstitusi yang bersifat sementara dan kilat. Sementara tantangan jaman semakin berkembang, kalau UUD 45 tidak mengalami metamorfosa dan menyesuaikan dengan jaman, apa kata dunia?

Aksi mensosialisasikan konstitusi, mengingatkan saya pada Venezuela, yang meluncurkan program bungkus rokok berisi materi konstitusi baru yang mereka buat, sebagai sebuah upaya sosialisasi konstitusi. Tujuannya jelas, warga melek konstitusi. Dampaknya sangat luar biasa, warga biasa mampu mengkritik pemerintah Chavez berlandaskan pasal-pasal dalam konstitusi!

Melek konstitusi tertinggi, menjadi hal penting karena semua produk hukum yang berlaku di sebuah negara, pada akhirnya harus "tunduk" pada konstitusi yang paling tinggi itu. Di Indonesia, ada yang disebut sumber hukum, dan UUD 45 (yang diamandeman), merupakan salah satunya. Artinya, warga wajib memiliki tingkat keaksaraan yang cukup terhadap konstitusi yang satu ini. Karenanya, upaya Forum Konstitusi dengan sosialisasinya itu merupakan upaya penting.

Ketika legislatif membuat UU, atau eksekutif menerbitkan PP, maka reaksi warga akan sangat dipengaruhi oleh seberapa melek mereka terhadap konstitusi. Warga yang melek konstitusi, dengan mudah dapat mengkritisi produk hukum yang berdampak pada dirinya, dan kalau perlu melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.

Kalau tidak, maka yang terjadi adalah warga yang cuma bisa membeo, latah, dan sangat mudah dipengaruhi oleh opini publik/mayoritas. Maka, selama Anda mampu mengangkat gagasan kembalinya UUD 45 ke asalnya itu, menjadi opini publik, maka de facto, Anda bisa mendapat dukungan besar yang akan sangat mudah menjadi de jure. "Perlawanan" secara demokratis -yang sebenar-benarnya- tidak akan pernah terjadi, karena warga tidak punya cukup pengetahuan. Sesuatu yang salah, bisa tampak BENAR ketika menjadi opini publik.

Saat ini, fenomena itu sedang kita alami dalam kasus POLRI VS KPK. Sebagai warga biasa, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana argumen yang masuk akal dan berbasis fakta, mana yang masuk akal tapi sekedar rekayasa untuk kepentingan segelintir kelompok. Kesemrawutan ini semakin bertambah dengan rendahnya kepercayaan warga terhadap lembaga penegak hukum, dan aksi wakil rakyat yang dianggap tidak mewakili suara akar rumput. Harapan tinggal digantungkan pada satu titik, Presiden.

Bayangkan kalau kasus seperti ini, terjadi pada isu pengembalian UUD 45 ke naskah aslinya, atau pada gerakan penggantian Pancasila sebagai dasar negara. Membunuh demokrasi dengan cara yang "demokratis" bisa jadi bukan hal yang mustahil.

-----------------------
say it, you'll have it.
Posting Komentar