19 Sep 2009

Nasib RUU Pengadilan Tipikor


Panitia Kerja (Panja) RUU Pengadilan Tipikor, DPR RI 2004-2009, menyepakati wewenang penuntutan umum pada Kejaksaan Agung, dan bukan lagi pada KPK, demikian Ketua Panja RUU Pengadilan Tipikor, Arbab Paproeka di dalam rapat Pansus RUU Pengadilan Tipikor di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2009) malam. Fraksi yang setuju pelucutan kewenangan KPK dalam penuntutan ini adalah FPG, FPDIP, FPD, FPAN, FPPP, FBintangpelopor, FPDS yang tergabung dalam Panja.

Alasan yang dikemukakan adalah, Definisi penuntutan umum dalam draf (yang diusulkan pemerintah) tercantum; "Penuntut pada kejaksaan dan atau KPK sehingga ditetapkan sebagai penuntut umum dalam Pengadilan Tipikor". Ketentuan ini dianggap menyalahi UU Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan UU Nomor 16 Tahun 2004. Panja menyepakati definisi penuntut umum kembali kepada UU Kejaksaan dan KUHAP.

Sementara FPKS, yang merupakan  satu dari tiga fraksi yang menolak putusan ini (selain FPKB dan FPBR), minta kepada pemerintah agar menarik RUU Pengadilan Tipikor.  Alasan mereka RUU ini sudah jauh menyimpang dari koridor awal. Mereka menganggap pemerintah memberi angin untuk melencengkan RUU ini. Bahkan, menurut Nasir Jamil, anggota Panja RUU Pengadilan Tipikor dari Fraksi PKS, ada wacana yang berkembang jika RUU Pengadilan Tipikor ini sudah resmi diberlakukan, maka segala proses pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan oleh KPK akan berhenti total.

Pada tanggal 17 September 2009, ICW merespon dengan press release yang menolak kesepakatan tentang RUU itu. Ada 3 hal yang menjadi pernyataan ICW, yaitu:
  1. Menolak secara tegas pemangkasan kewenangan Penuntutan KPK, dan upaya MONOPOLI penuntutan pada Kejaksaan Agung;
  2. Mengecam PANJA DPR-RI yang terlihat bersikap anti-KPK dan anti-pemberantasan korupsi
  3. Menolak pengesahan RUU Pengadilan Tipikor. Panja DPR sudah tidak layak dipercaya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu Presiden harus mengambil tindakan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam rangka menyelamatkan KPK dan Pengadilan Tipikor. 

Argumen yang diajukan ICW sebagai perlawanan terhadap pertimbangan hukum yang digunakan Panja adalah:
  • Terhadap penggunaan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, tepatnya Pasal 1 butir (2). Jika memperhatikan kalimat: “yang diberi wewenang oleh UU ini”, secara a contrario, sesungguhnya dimungkinkan ada UU lain yang juga memberikan kewenangan penuntutan pada lembaga/pihak lain. Jadi, bukan merupakan monopoli Kejaksaan. Disinilah UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK menjadi dasar hukum penting, bahwa boleh-boleh saja, KPK diberikan kewenangan Penuntutan.
  • Terhadap UU Kejaksaan RI yang disahkan tahun 2004, (UU KPK disahkan tahun 2002). Kesesatan berpikir hukum karena asas “lex posterio derogat legi priori” atau UU yang baru mengesampingkan yang lama. Asas ini hanya berlaku jika dua UU tersebut mengatur materi yang sama. Misalnya: pada tahun 1999 telah disahkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian pada tahun 2001 dilakukan revisi. Maka yang berlaku materi perbaikan UU Nomor 20 tahun 2001. Sedangkan untuk UU KPK tentu saja analisis hukumnya berbeda. Yaitu, seperti yang dikatakan Mahkamah Agung melalui KMA/694/RHS/XII/2004 dan diatur tegas di UU KPK, bahwa UU Nomor 30 tahun 2002 bersifat KHUSUS. Maka berlakulah asas “lex specialis derogat legi generale”. Artinya: UU yang bersifat khusus mengesampingkan UU yang bersifat umum. Karena UU tentang Kejaksaan RI merupakan UU yang mengatur secara umum keberadaan dan kewenangan Jaksa, maka UU Kejaksaan tersebut dapat dikesampingkan dengan UU KPK.
Analisis hukum lain yang sangat penting untuk membantah sikap PANJA:
  • Adanya upaya pensiasatan melanggar konstitusi. Karena sejauh ini Mahkamah Konstitusi pun bahkan sudah mengakui, kewenangan penuntutan KPK sah dan konstitusional. Bagaimana mungkin konstitusi tidak setuju dengan penguatan KPK dan upaya pemberantasan korupsi? Artinya, upaya PANJA tersebut sesungguhnya bertentangan dengan sejumlah Putusan MK dan rentan untuk dibatalkan kembali.
  • Memicu kekacauan hukum. Sejumlah pasal di UU KPK sesunguhnya menginginkan kesatuan aktor penyidik (polisi/non-polisi), auditor, dan jaksa penuntut umum. Pasal 21 ayat (4) UU KPK menyebutkan: Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum. Hal ini berarti selain Jaksa (seperti diatur di UU Kejaksaan RI), ada penuntut umum lain yang diberikan kewenangan oleh UU KPK, yaitu: pimpinan KPK. Sehingga ia dapat mendelegasikan kewenangan tersebut pada sejumlah jaksa yang bertugas di KPK.
  • Membuka Intervensi Politik. KPK dibentuk dan dikehendaki agar menjadi lembaga independen, yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3). Jika kewenangan penuntutan menjadi monopoli Kejaksaan, maka sama artinya sifat independensi KPK sedang dirusak dan diserang. Kurang lebih, dapat dikatakan jantung lembaga KPK ditikam, tentu saja dapat membunuh KPK. Karena di UU Kejaksaan RI, jelas sekali tertulis, lembaga Kejaksaan berada di lingkup Pemerintah/Eksekutif, bahkan Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Artinya, jika semua kewenangan penuntutan KPK ada di Kejaksaan, maka sama halnya Presiden atau kekuatan politik lain bisa melakukan intervensi terhadap KPK. Sehingga tugas-tugas pemberantasan korupsi KPK akan mati sebelum berkembang. Agaknya memang inilah yang dikehendaki oleh PANJA Pengadilan Tipikor.

Analisis hukum ICW di atas diperkuat oleh fakta di lapangan, bahwa Kejaksaan belum maksimal memberantas korupsi. Setidaknya ada beberapa catatan:
  • Intervensi politik terhadap pemberantasan korupsi di kejaksaan masih terus terjadi. Sejumlah tersangka kasus korupsi dari Partai Demokrat dan Partai penguasa lainnya sulit diproses, bahkan seringkali terancam dihentikan. Misal: Gubernur Bengkulu dan Ketua DPW Partai Demokrat Sumatera Barat yang saat ini menjadi Anggota DPR-Ri terpilih, padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.
  • Eksekusi uang pengganti di Kejaksaan masih kontroversial. Meskipun Kejaksaan sudah mengklaim selamatkan uang negara triliunan rupiah, akan tetapi sampai saat ini, berdasarkan Audit BPK Semester 1 tahun 2009, masih terdapat kekurangan penerimaan negara pada Kejaksaan Agung.
  • Sejumlah dugaan penyimpangan di tingkat PENUNTUTAN masih terjadi (sumber: disertasi Yudi Kristiana, salah seorang Jaksa di Kejaksaan). Hal ini menjadi penghambat dan titik lemah kejaksaan, yaitu:
  1. Penghentian penuntutan (Kasus korupsi pengadaan sepeda motor untuk DPRD Sukoharjo dengan alasan Kepentingan Umum;
  2. Mengajukan Tuntutan Pidana yang rendah. (ditemukan: tuntutan pidana 2 bulan, 6 bulan, dibawah 10 bulan, dan hukuman percobaan). Padahal UU 31/1999 jelas membatasi hukuman minimal.
  3. Pengajuan Rentut dengan imbalan uang.
  • Masih tingginya vonis bebas kasus korupsi dari kasus yang diajukan (penuntutan) oleh Jaksa di Kejaksaan.
RUU Tipikor, diharapkan memang jadi salah satu perangkat yang efektif dalam menegakkan keadilan yang dilanggar para koruptor. Bukan saja ini menjadi agenda besar reformasi, tetapi dalam pidato-pidato kampanye SBY sendiri, sering disinggung komitmen untuk memberantas korupsi.

Dalam dokumen Visi Misi SBY-Boediono, meski tidak secara eksplisit menyebut upaya yang akan dilakukan dalam konteks korupsi, tapi dalam Agenda Kedua tentang Perbaikan Tatakelola Pemerintahan (dari Lima Agenda Utama Pembangunan Nasional 2009-2014), SBY-Boediono menulis bahwa indeks persepsi korupsi merupakan salah satu bagian dari upaya perbaikan tatakelola pemerintahan tersebut.

Dalam dokumen juga dijelaskan, meski perbaikan indeks persepsi korupsi sudah terjadi, tapi capaian itu belum memadai. Masih diperlukan upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktek tatakelola pemerintahan.

Sementara, berdasarkan pemberitaan pemberitaan di media massa belakangan ini presiden memang tidak ingin DPR memaksakan penyelesaian pembahasan RUU Tipikor. Meskipun presiden ingin pembahasan RUU itu bisa selesai pada periode 2004-2009, tapi bila ada masalah fundamental yang belum tepat rumusannya, lebih baik dibahas kembali hingga masa waktu yang diberikan Mahkamah Konstitusi, 19 Desember 2009. Tapi presiden juga memberi catatan,  bila hingga tenggat waktu, RUU Tipikor belum juga selesai dibahas dan kasus korupsi seluruhnya harus masuk ke pengadilan negeri, dirinya akan berkonsultasi agar langkah itu tidak menganggu dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

Semoga komitmen yang tertulis ini bisa jadi landasan yang akurat, dalam memprediksi arah kebijakan yang dibuat presiden SBY belakangan ini, terutama dikaitkan dengan kasus KPK-POLRI yang tampaknya justru menuju anti-klimaks upaya penegakan tatakelola pemerintahan yang bersih dari KKN. Kedua kasus ini, pada akhirnya saling berhubungan, karena kehadiran KPK tanpa pengadilan Tipikor, hanya akan melempar kasus ke lubang hitam. Demikian pula, kehadiran pengadilan Tipikor yang sakti mandraguna, tanpa didukung komitmen penegak hukum seperti KPK (seperti yang ditunjukkannya selama ini, meski belum sempurna), hanya akan melempar pepesan kosong ke meja hijau.

*Disarikan dari berbagai sumber media online, sedangkan press release ICW selengkapnya dari laman mereka di antikorupsi.org, bertajuk Tolak Monopoli Kewenangan Penuntutan di Kejaksaan Agung.

-----------------------
say it, you'll have it.
Posting Komentar