31 Jul 2009

Prita kembali ke Meja Hijau, #FreePrita!

Mencermati perkembangan berita Prita belakangan ini, yang menjadi kebingungan banyak orang, membuat saya jadi ikut berpikir. Apa yang salah dalam kasus Prita ini? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), menyatakan belum bisa diberlakukan, karena butuh ketetapan dan 2 tahun lagi baru berlaku. Karena alasan ini dakwaan dibatalkan oleh Majelis Hakim PN Tangerang, demi hukum. Dari sisi Kejaksaan, kasus ini juga jadi sorotan. Berikut dari detik pos indonesia:

Kasus Prita dinilai bentuk ketidakprofesionalisme aparat kejaksaan sehingga salah dalam menempatkan pasal terhadap kasus tersebut.

"Karena itu perlu reformasi dalam pemerintah dan institusinya," kata Calon Presiden Jusuf Kalla dalam diskusi publik bertajuk 'Capres Bicara Hukum' yang diselenggarakan Indonesian Legal Roundtable di Hotel Four Season Jakarta, Senin (8/6).


Sejak awal, pembatalan ini memang agak aneh (baca artikel di Politikana: UU ITE Belum Berlaku?), tapi tak ada yang mempermasalahkannya lebih jauh karena desakan politik yang sangat besar. Kita tahu saat itu sedang masa kampanye Pilpres, sehingga berbagai persoalan dengan mudah terangkat pada masa itu. Begitu pula simpati dan dukungan, dengan mudah muncul dari para pihak yang (merasa) berkepentingan.

Tapi, persepsi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentang pasal 54 ayat 2 yang mencantumkan kata "paling lambat 2 tahun" memang benar. Paling lambat, artinya sebelum 2 tahun UU ini harus sudah ditetapkan, jika perlu ketetapan khusus. Jika tidak, maka kembali ke ayat 1, bahwa "undang-undang itu diberlakukan sejak diundangkan." Penjelasan dari artikel di Politikana mungkin membantu,

Dengan demikian, amanat pasal itu adalah ketentuan pelaksanaan berupa PP dari beberapa ketentuan dalam UU ITE harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal 21 April 2008. Jadi, bukannya menunda pelaksanaan UU ITE sampai 21 April 2010. Lagipula, ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sama sekali tidak membutuhkan adanya pengaturan lebih lanjut dalam PP.

Secara hukum, UU ITE sudah berlaku sejak tanggal 21 April 2008. Artinya, kalau Prita memang terbukti sah secara hukum melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan pada pasal 27 ayat 3 UU ITE, Prita bisa kena jerat hukum. Nah, disini perkara yang bikin pusing kepala. Bagaimana cara mempersepsikan bunyi pasal 27 ayat 3 ini dengan benar:


Kalau mencermati bunyi ayat 3, maka sang penyebar-lah (baca: yang membuat info privat tersebut dapat diakses publik) yang harus dikenai dakwaan hukum *tanpa ingin menyalahkan orang lain, atau menimpakan kesalahan pada orang lain*. Prita secara kronologis sudah memaparkan, bahwa ia hanya mengirim email itu ke teman-temannya, secara pribadi. Namanya juga curhat, ya boleh dong kalau dikirim ke teman-teman tertentu? Atau memang tidak boleh? Email kan sesuatu yang private, kalau mau disadap pun perlu peraturan khusus, seperti yang dimiliki KPK untuk menyadap telepon orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan kasus korupsi.

Artinya, Prita tidak menyebarkan fitnah ke ruang publik seperti Milis, atau blog. Ia menulis surat pembaca ke Detik.com, dan sudah jelas isinya apa, berbeda dengan surat yang beredar di milis. Rasanya tak ada niat pencemaran nama baik dalam surat pembaca Prita di Detik.com, karena kata-kata DITIPU yang digunakan hanya merujuk ke janji pihak RS yang katanya akan mengirim hasil lab yang diminta Prita. Sedangkan yang dituduhkan waktu itu, berkaitan dengan email yang lain, yang ditulis Prita kepada teman-temanya. Ini adalah kutipan dari email Prita kepada Detik.com (saya menuliskan dengan huruf besar kata-kata yang berhubungan):

Dan setelah beberapa kali kami DITIPU DENGAN JANJI maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan yang sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik.

Atau kalau merujuk kata-kata KEBOHONGAN, itupun hanya fakta yang ditulisnya, karena memang terjadinya seperti itu.

... dia mengatakan bahwa sudah dikirim dan ada tanda terima atas nama Rukiah.

Ini benar-benar KEBOHONGAN RS yang keterlaluan sekali. Di rumah saya tidak ada nama Rukiah. Saya minta disebutkan alamat jelas saya dan mencari datanya sulit sekali dan membutuhkan waktu yang lama. Logikanya dalam tanda terima tentunya ada alamat jelas surat tertujunya ke mana kan? Makanya saya sebut Manajemen Omni pembohong besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang.

Kesimpulan Prita mengenai kebohongan itu hanya merujuk pada ketidakmampuan OMNI membuktikan bahwa mereka memang sudah mengirim hasil Lab yang dijanjikan. Bukankah itu fakta yang perlu dipertimbangkan, yang bisa menunjukkan bahwa pernyataan tersebut bukan fitnah?

Fakta pula bahwa Prita sudah mencoba jalur keluhan ke Customer Service, tapi merasa tidak dilayani dengan baik. Tuntutan Prita soal hasil lab yang menyatakan trombosit nya cuma 27.000, tidak bisa dipenuhi, bahkan sampai di persidangan. OMNI masih menolak memberikan hasil lab itu, karena dianggapnya tidak valid. Pertanyaannya, kenapa hasil lab tidak valid kok digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perawatan Prita saat itu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini?

Saya tidak tahu akan berakhir seperti apa kira-kira kasus ini. Tapi saya melihat seolah-olah ada tendensi tertentu pada saat pembatalan kasus Prita di persidangan Pengadilan Negeri. Majelis Hakim nampaknya agak terburu-buru, sehingga cenderung ingin memuaskan publik semata. Meski demikian, banyak juga sorotan pada Kejati Banten. Protfolionya kurang menggembirakan, terlihat pada daftar kesalahan di sebuah komentar pada artikel tentang Prita di Politikana.com. Semoga itu semua tidak benar.

Dengan dibukanya kembali kasus ini, semoga lebih memberi pencerahan hukum kepada kita semua, agar sadar hukum, dan bisa melihat lebih jernih sebuah persoalan hukum. Saya bukan ahli hukum, makanya secara nalar dan logika, membaca aturan-aturan hukum yang digunakan, saya sedikit sakit kepala. Para pengacara Prita pasti lebih pintar dalam hal ini, agar bisa menegakkan keadilan di mata hukum.

BACA JUGA (Vivanews.com):
ANTARANEWS:
OKENEWS.COM:
ARSIP:
-----------------------
say it, you'll have it.
Posting Komentar