18 Jan 2009

Memandirikan Pendidikan (?)

UU BHP telah memicu kontroversi. Entah baik atau buruknya UU BHP ini, saya hanya bisa berharap DPR tahu apa yang mereka lakukan, dan apa dampaknya di masa depan. Mungkin juga kita perlu sedikit memahami, bahwa UU ini tampaknya lahir karena ada kesepakatan sebelumnya dengan IMF ketika kita harus kembali berutang lantara diterpa krisis.

Kalau membaca berbagai opini yang muncul, dan juga pembelaan atas UU ini, ada satu hal menarik yang menggelitik. Misalnya paragraf berikut ini, yang saya kutip dari sebuah blog:

Undang-Undang BHP memang telah memberikan otonomi dan kewenangan yang besar dalam pengelolaan pendidikan pada masing-masing BHP yang didirikan oleh pemerintah (BHPP), pemerintah daerah (BHPPD), maupun masyarakat (BHPM). Pada tingkat satuan pendidikan, diberikan peluang adanya otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi.

Sekilas, bahasanya sangat bagus. Bahwa sekolah-sekolah harus dikelola secara profesional, itu betul. Bahwa sekolah DIBERI otonomi seluas-luasnya atas dasar pertanggunggugatan publik, itu juga bagus. Idealnya, pendidikan bisa menjual kompetensinya kepada ranah publik, baik melalui fasilitas penelitian yang dimilikinya, atau atas royalti dari berbagai temuan baru yang dihasilkannya.

Itu idealnya. Skenario terburuk? Bangun mall di tengah kampus. SPP yang luarbiasa mahal. Uang masuk (uang bangku, uang gedung, dst) selangit. Dampaknya? Sudah jelas.

Apakah kita tega melepaskan anak kita yang baru belajar berjalan ke jalan raya? Saya melihat analoginya seperti itu. Sementara kita tahu, pendidikan tinggi kita hanya sebagian kecil yang mampu menelurkan karya-karya penelitian kelas wahid, dan itupun karena mereka sudah didukung dengan fasilitas luar biasa dari pemerintah. Dan jangan lupa, TIDAK SEMUA pendidikan tinggi negeri di nusantara ini mendapat fasilitas serupa.

Lalu alih-alih memberikan kebebasan yang luas, kita biarkan mereka berpetualang di hutan rimba? Betul bahwa APBN terkuras banyak untuk pendidikan. Bukankah itu investasi masa depan? Bukankah itu satu-satunya jalan strategis untuk memperbaiki nasib kita?

Pemerintah tidak mempersiapkan (seluruh) pendidikan tinggi di nusantara ini secara adil dan merata, tapi lalu UU ini menyamaratakan semuanya. Ini namanya ketidakadilan. Ini namanya kesewenang-wenangan. Dan kita cukup mafhum kalau ide ini dilatarbelakangni oleh kesepakatan dengan IMF. IMF jelas berpikiran pragmatis soal kesehatan keuangan negara. Lha isinya tukang dagang semua.

Jadi, welcome to the jungle, disana banyak preman... Jadi ati-ati saja ya, nak...


-----------------------
say it, you'll have it.
Reblog this post [with Zemanta]
Posting Komentar