18 Mei 2006

Tentang Suharto: Bagaimana Seharusnya Bersikap?

As Indonesian President, Suharto attends 1970 ...Image via Wikipedia


Apa sebenarnya salah Suharto? Samakah ia dengan Sumanto? Atau sejahat Robot Gedek-kah ia? Bagi kita, dan tentu saja bagi hukum, lebih mudah mengadili Sumanto atau Robot Gedek dari pada mengadili Suharto. Karena Suharto tidak pernah mengunyah jempol eks tapol PKI, atau menyodomi para aktivis 78.

Karenanya di mata hukum Suharto bukanlah sasaran empuk. Hingga saat ini dakwaan yang bisa dituduhkan kepada Suharto adalah persoalan penyelewengan keuangan negara, yang diarahkan pada privatisasi aset negara untuk kroni-kroninya. Tujuh yayasan di bawah kepemimpinannya dikejar, yang disinyalir telah merugikan negara sekitas 500-an juta dollar.

Coba segarkan ingatan kita dengan kasus mafia besar di Amerika, Al-Capone. Polisi hampir tidak bisa menyentuhnya. Begitu pula kejaksaan. Tetapi siapa nyana kalo Al-Capone akhirnya takluk oleh petugas Pajak. Sebuah contoh yang terlalu sempurna mungkin.

Kembali ke persoalan, kasus Suharto kira-kira serumit itulah. Kasat mata, tapi remang-remang di mata hukum (baca: hukum pidana). Kasus perdata memang menjadi prioritas Jaksa Agung kali ini, karena disinyalir masih banyak persoalan yang belum terungkap. Tapi bagi kebanyakan orang, kasus perdata atau tindak pidana korupsi saja, belum memuaskan. Masih banyak ‘dosa-dosa’ Suharto yang menurut mereka tidak setimpal kalau hanya dijerat dengan pasal-pasal perdata saja.

Dosa-dosa mana sebenarnya yang dibicarakan? Banyak orang bertanya-tanya, apalagi orang awam, tentang kesalahan Suharto yang tidak kasat mata. Bagi orang awam, Suharto sangat berjasa dalam membangun perekonomian Indonesia. Si Bapak Pembangunan, demikian gelar yang didapatnya, memang berjasa dalam mengembangkan perekonomian Indonesia di era 80-an. Booming minyak waktu itu membuat pemerintah bisa menangguk untung besar.

Disinilah logika bisa berbicara. Agar pembangunan bisa menuju puncak percepatannya, yang dibutuhkan negeri ini pada waktu itu adalah stabilitas. Dengan dalih stabilitas inilah, korban mulai berjatuhan.

Sebut saja kasus pembantaian PKI, DOM di Aceh, hingga pemberangusan PDI Megawati. Ini hanya penyederhanaan, rangkuman kasar dari peristiwa yang sebenarnya. Dan dari semua kasus-kasus tersebut, Suharto bukan lah orang yang menarik pelatuk, menyambitkan clurit, atau mencabuti kuku dan kulit muka para korban. Beliau ini bukanlah tipe kriminal seperti itu. Pak Harto cukup menyampaikan keprihatinannya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, pada stabilitas politik dan keamanan, lalu... Dor! Cress...! Pet...!

Suharto memang bukan kriminal. Setidaknya itulah kesimpulan sementara ini di mata hukum. Suharto hanyalah seorang pemimpin yang berusaha mensejahterakan rakyatnya, dengan cara-cara yang dianggapnya benar. Apa yang diangapnya benar, diterjemahkan berbeda-beda oleh bawahannya. Stabilitas, menurut Harmoko adalah pembredelan. Menurut Panglima Angkatan Bersenjata, adalah pengendalian dengan tekanan, menurut rakyat biasa adalah Anti-PKI.

Beliau ini paling tidak bisa saja dituduh melakukan pelanggaran HAM berat, dan tentu saja korupsi. Buktikan semua tuduhan itu, nyatakan di depan publik. Tulis dalam sejarah. Setelah itu, mau diampuni sekalipun, bagi saya tidak masalah.

Bisakah?

Reblog this post [with Zemanta]
Posting Komentar