23 Sep 2008

RUU APP: Potret Kemunafikan Akut

Session of the Indonesian People's Representat...Image via WikipediaIni adalah tulisan lama yang saya Re-Post. Tertanggal 3/26/2006. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, polemik seputar UU Pornoaksi dan Pornografi ini mengemuka, bahkan sampai turunnya aktivis-aktivis senior ke jalan untuk berdemo, termasuk istri Gus Dur kalau tidak salah. Tapi yah, apa mau dikata. UU ini memang tampaknya penting, demi menyelamatkan bangsa. Begitulah... Silakan menyimak:

Bukan kepalang maraknya perlawanan terhadap Rancangan Undang-undang Anti-Pornografi & Pornoaksi (RUU-APP). Berbagai reaksi keras sudah disampaikan. Tapi tampaknya para ‘penjaga moral’ negeri ini tak bergeming. Pornografi & Pornoaksi sudah kadung dimaknai, dan dibuat anti-tesisnya. Perempuan sensual harus lenyap dari muka bumi pertiwi!

Persoalannya adalah, logika yang digunakan dalam RUU ini. Ketika marak terjadi pelecehan seksual terhadap perempuan, terjadi kemaksiatan massal, ternyata perempuan yang sebenarnya tampak sebagai korban malah disalahkan. Kita sedang menempatkan si korban di kursi terdakwa. Dalam logika yang sama, ketika marak terjadi pencopetan, kita menyalahkan si pembawa dompet. Salah sendiri bawa dompet, copet ‘kan sudah ada sejak dulu!

Lemahnya cara berpikir kritis

Dewan Perwakilan Rakyat yang menggagas rancangan undang-undang ini patut kita pertanyakan kewarasan cara berpikirnya. Ketika isu moralitas dianggap semakin memprihatinkan, rakyat bereaksi. Ingat kasus Inul, bagaimana perdebatan yang berlarut-larut pada akhirnya tidak memberi solusi apa-apa. Justru polemik itu telah menempatkan Inul sebagai salah satu artis dangdut dengan bayaran tertinggi.

Kenapa moral kita (baca: perempuan) sedemikian brengseknya di mata wakil rakyat kita? Kenapa mereka tidak mencoba mengendalikan perilaku laki-laki yang tidak menghormati kebebasan perempuan? Pertanyaan kritis semacam ini berulangkali terlintas dalam pikiran saya. Tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan.

Saya membayangkan sebuah kebijakan dimana hukuman seberat-beratnya diberikan kepada mereka yang melakukan pelecehan seksual, entah laki-laki terhadap perempuan, maupun perempuan terhadap laki-laki. Bukankah kita sudah sering mendengar arisan ibu-ibu yang menggilir seorang pria untuk dijadikan ‘joki’?

Kemunafikan Terstruktur

Berbagai persoalan mengenai seksualitas yang mengemuka dewasa ini ditengarai bersumber dari lemahnya nilai moral. Pertanyaannya, moral siapa? Melihat bahwa perempuan yang menjadi sasaran RUU-APP ini, maka tampak bahwa perspektif yang sangat bias jender jelas mengemuka.

Kita semua tahu bahwa laki-laki juga memegang peranan besar dalam peristiwa kejahatan seksual. Tetapi kebejatan moral laki-laki pun juga dilihat sebagai dampak dari kebejatan moral perempuan. Selalu kembali kepada perempuan. Mengapa kita tidak mengakui betapa bejatnya laki-laki, sehingga karenanya harus kita ciptakan peraturan yang mengendalikan kebejatan itu. Kalau bisa bahkan menguranginya.

Seolah tidak mau tahu dengan kebejatan di sisi laki-laki, ini menunjukkan betapa RUU-APP hanyalah sebuah topeng atas kemunafikan terhadap kenyataan bahwa laki-laki sesungguhnya juga berpotensi menciptakan kemaksiatan. Kenapa setiap bagian tubuh perempuan harus dianalogikan lurus dengan sumber kemaksiatan?

Budaya kita belakangan ini memang sarat dengan tutup-menutupi. Fakta di depan mata bisa sekonyong-konyong dianggap fiksi oleh pihak-pihak yang berkuasa. Tidak hanya dalam persoalan kemaksiatan, dalam birokrasi-pun sudah berkembang budaya munafik yang akut. Tengok saja kasus ketebelece sang sekretaris kabinet, yang hingga kini masih belum jelas bagaimana faktanya.

Kemunafikan-kemunafikan seperti ini sudah diperagakan secara terstruktur dari atas. Tak aneh jika masyarakat pada umumnya dengan santai meneladani kemunafikan itu pada tataran kehidupan sehari-harinya.

Pendidikan Sebagai Jalur Strategis

Moralitas memang pada akhirnya kembali pada nalar manusia untuk menentukannya. Moralitas, oleh sebagian ahli dimaknai sebagai perimbangan kompetisi untuk melanggenggkan kerjasama. Nilai-nilai moral dikembangkan untuk ‘mengerem’ hasrat menguasai yang berlebihan, agar kerjasama bisa terbangun.

Dimana nilai-nilai moral itu seharusnya dikembangkan? Tentu saja harus dimulai dari unit masyarakat yang paling kecil, yakni keluarga. Sistem pendidikan in-formal dalam keluarga saat ini mulai kehilangan bentuknya. Atas berbagai alasan, orang tua semakin kehilangan waktu untuk mendidik anak-anaknya. Karenanya mereka membebankan semua usaha-usaha pendidikan kepada pendidikan formal, terutama sekolah.

Lalu bagaimana sekolah menanggapi pelimpahan wewenang ini? Yang paling sering kita dengar tentu saja komersialisasi di sekolah. Melihat betapa tergantungnya orang tua pada sekolah, menciptakan permintaan yang tinggi pada sistem sekolah. Ini ditangkap oleh sebagian sekolah sebagai motif ekonomi. Maka leluasa-lah sekolah mengeruk kantong orang tua untuk berbagai keperluan yang terkadang dibuat-buat.

Tetapi kita tidak boleh putus asa dengan lembaga sekolah. Persoalan di atas hanya akan menjadi rantai persoalan yang tiada putusnya jika tak ada yang mau dan berani memutuskannya. Supaya generasi mendatang tidak mewarisi persoalan yang sama, maka sebaiknya sekolah harus bisa berbuat sesuatu yang lebih strategis untuk memutus rantai persoalan ini.

Banyak sekali metode yang bisa diterapkan di sekolah agar anak-anak bisa belajar budi-pekerti sebagaimana mestinya, dengan cara-cara yang kritis. Tidak dengan menyodorkan pertanyaan naif, yang jawabannya bisa dicontek dari pidato retorik pejabat. Tetapi dengan pendidikan yang kritis, menuntut si pembelajar menemukan jawabannya sendiri secara sadar, berdasrkan situasi di alam nyata.

Reblog this post [with Zemanta]
Posting Komentar