24 Mar 2006

39 Tahun Kita Dijajah Freeport

Pernyataan SikapBEM Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Jl. Adisucipto 26 Telp. 0333-411248
Banyuwangi 68416

==================================================================

39 Tahun Kita Dijajah Freeport

Dalam buku Menggugat Ekspansi Pertambangan Indonesia, terbitan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), dijelaskan bahwa Amerika meminta imbal balik kepada Jenderal Suharto atas jasanya dalam membantu Pangkostrad pada masa itu untuk mencongkel rezim Soekarno. Imbal balik tersebut direalisasikan oleh Soeharto pada 1967 dengan menyetujui Kontrak Karya (KK) PT Freeport Mac Mooran Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi emas di Papua.

Kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyimpulkan bahwa KK tersebut cacat hukum karena KK semacam itu seharusnya ditandatangani oleh Presiden Indonesia, sementara Jenderal Soeharto sebagai penandatangan KK pada saat itu belumlah resmi menjadi presiden.Dari uraian tersebut, kita mahfum jika lantas Freeport menjadi sedemikian “saktinya” hingga siapapun rejim pemimpin negeri ini tak berani menutup tambang yang konon disebut-sebut sebagai tambang emas terbesar di dunia. Selain menjadi kompensasi pelengseran sebuah rejim, salah satu penyebab sulitnya Freeport ditutup adalah “bisnis pengamanan” yang dijalankan oleh elit militer Indonesia.

Menjadi masuk akal jika militer keberatan dengan penutupan Freeport, karena penutupan Freeport berarti juga penutupan “fee” bagi elit militer. Pada Juli 2002, sebuah lembaga yang bernama Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights dalam sebuah laporannya menjelaskan bahwa Freeport dipaksa oleh pemegang sahamnya untuk mengungkapkan praktik “bayar-membayar” yang mencapai USD 5,6 juta di tahun 2002 dan 5,8 juta di tahun 2001, dimana dana sebesar itu tidak pernah mengalir lewat sistem keuangan negara yang formal, akan tetapi langsung masuk ke kantong para elit militer. L

aporan tersebut juga memaparkan, bahwa Freeport telah melakukan beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) antaralain: penyiksaan, perkosaan, pembunuhan, penculikan, penangkapan secara tidak sah, intimidasi, dan diskriminasi dalam ketenagakerjaan. Robert F. Kennedy Memorial Center for Human Rights juga melaporkan bahwa Freeport telah melakukan pemindahan masyarakat secara paksa, perusakan rumah-rumah, dan perusakan gereja.Freeport juga bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan lingkungan yang dimunculkannya.

Bersama dengan perusahaan tambang Rio Tinto, Freeport telah mengubah bentang alam secara ekstrim. Gunung Yet Segel Ongop Segel (Grasberg) telah diubah oleh Freeport menjadi lubang raksasa sedalam 700m. Danau Wanagon, yang oleh Suku Amungme dianggap sebagai danau suci, juga telah diubah oleh Freeport menjadi kubangan beracun yang dipenuhi tumpukan overbuden (batuan limbah) dengan kadar asam yang sangat tinggi.Freeport juga mencemari 3 badan sungai utama di wilayah Mimika, yakni Sungai Aghawagon, Sungai Otomona, dan Sungai Ajkwa. Tidak hanya mencemarinya, Freeport telah menyulap ketiga sungai tersebut menjadi got saluran pembuangan limbah tambang yang biasa disebut tailing.

Data Walhi menyebutkan, lebih dari 200.000 ton tailing dibuang setiap harinya ke Aghawagon, yang kemudian mengalir memasuki Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa. Sementara partikel tailing yang tidak mengendap akan terbawa sampai ke Laut Arafura.Dari studi Walhi yang menggunakan citra satelit Landsat-TM ditemukan bahwa pada tahun 2000, tailing yang dihasilkan Freeport telah mencemari wilayah daratan seluas 35.820 ha, sementara Laut Arafura telah tercemari 84.158 ha. Sejak 1998 hingga 2000 tercatat 3 kali tempat penampuangan limbah batuan (Tailing Dam) Freeport jebol, dan salah satu di antaranya menimbulkan 4 korban jiwa.

Pada 22 November 2003, dua pekerja tewas di tambang karena kekurangan oksigen, dan akibat gas sulfur di terowongan bawah tanah yang digunakan untuk mengirim bijih ke pabrik penggilingan.Berdasarkan catatan Reuters (26/11/03) dan miningindo.com (11/10/03), pada tanggal 19 Oktober 2003, setidaknya 9 orang tewas ketika dinding Tailing Dam. Pada tahun 2001, Tailing Dam Freeport di Danau Wanagon jebol, hingga mengakibatkan kecelakaan fatal pada 4 pekerjanya. Kasus jebolnya Tailing Dam ini mencuat dipermukaan, hingga pada tahun yang sama Pengadilan Jakarta menjatuhkan vonis bersalah kepada Freeport karena telah menyebarkan informasi yang menyesatkan atas tragedi Tailing Dam Danau Wanagon. Pengadilan Jakarta juga memerintahkan Freeport untuk memperbaiki manajemen limbah beracunnya, akan tetapi hingga kini realisasi perintah Pengadilan Jakarta tersebut tak pernah terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (BEM Untag) menyatakan:
  1. Mendesak Pemerintah RI untuk segera menutup operasi PT Freeport Indonesia, dengan membatalkan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.
  2. Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengadili mantan presiden Soeharto yang telah secara tidak sah menandatangani Kontrak Karya PT Freeport Indonesia.
  3. Mendesak Pemerintah RI untuk segera menasionalisasikan Tambang Emas Grasberg yang sebelumnya dieksploitasi PT Freeport Indonesia.
  4. Mendesak Pemerintah RI untuk melakukan kaji-ulang secara partisipatif atas Tambang Emas Grasberg, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua yang terkait.
  5. Mendesak Pemerintah RI untuk melakukan audit independen atas PT Freeport Indonesia.
  6. Mendesak Pemerintah RI untuk segera mengadili oknum elit militer yang terlibat dalam “bisnis keamanan” dan pengaliran “dana gelap” PT Freeport.
  7. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas jatuhnya korban kerusuhan terkait kasus Freeport, baik korban yang berasal dari mahasiswa, masyarakat, dan militer.
  8. Mengutuk arogansi polisi terhadap jurnalis yang tengah meliput demontrasi di Abepura.
  9. Menyerukan kepada semua pihak untuk lebih mengedepankan dialog dan menghindari cara-cara kekerasan dalam penyelesaian kasus Freeport.
  10. Mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk turut serta mengkritisi keberadaan PT Freeport Indonesia, karena kasus Freeport adalah masalah bersama masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi tanggungan dan beban masyarakat Papua belaka.

Posting Komentar