24 Nov 2005

Tanggung jawab Siapa

Jika wakil rakyat yang sekarang duduk di kursi legislatif kerjanya hanya minta gaji dan tunjangan tinggi, tapi tidak punya nurani. Sebelum PEMILU 2004, semua berharap, format pemilihan yang baru akan membawa perubahan pada suasana lembaga perwakilan kita. Syair lagu Iwan Fals, “Wakil Rakyat”, tidak dibayangkan akan terjadi lagi dalam situasi sekarang.

Kenyataannya, kualitas DPR periode ini ditengarai merupakan titik nadir dalam sejarah lembaga perwakilan itu. Setelah bertahun-tahun ditindas oleh kekuatan rezim Orde Baru, memasuki Orde Perubahan ini tidak juga banyak perubahan yang berarti. Lagu Iwan Fals itu masih sering terdengar di media-media elektronik kita, bahkan kini mungkin semakin tidak ada maknanya lagi.

Apakah ini indikasi ‘kerabunan’ politik masyarakat yang mendekati ‘kebutaan’? Semua orang sudah menetukan pilihannya secara langsung. Secara teori PEMILU 2004 dipandang sebagai salah satu PEMILU paling demokratis, karena diikuti oleh lebih dari 60% populasi pemilih, yang angkanya hampir mendekati 120 juta suara.


Tak kurang dari jutaan dollar amerika yang dihabiskan untuk program pendidikan politik menjelang Pemilu 2004 lalu. Dan kini, baru setahun setelah Pemilu, suara kekecewaan sudah terdengar dari mana-mana. DPR yang tidak peka, Pemerintah yang ‘tidak kompak’, kalau tidak mau dibilang ‘kocar-kacir’.


Pemilihan langsung presiden memang bukan obat mujarab. Bukan solusi yang bisa ditunggu hasil positifnya dalam setahun. Tapi indikasi ke arah perubahan masih juga buram. Apakah ini juga kesalahan para pemilih, yang sudah mencoblos SBY/Kalla dalam pemilu presiden langsung setahun yang lalu? Apakah permintaan pertanggungjawaban akan kita alamatkan kepada para pemilih itu?


Jargon “Jangan Pilih Politisi Busuk” sewaktu kampanye pendidikan politik untuk rakyat menjelang Pemilu legislatif yang lalu, dilabrak tanpa tedeng aling-aling oleh Presiden pilihan rakyat sendiri. Jajaran punggawa ekonomi dalam kabinet yang diangkatnya menjadi menteri, sebagian di antaranya pernah jadi buronan yang dianggap memiliki kredit bermasalah di beberapa bank. Tapi catatan buruk itu melayang entah kemana.


Catatan setahun pemerintahan SBY, sang presiden pertama pilihan rakyat itu, juga tidak menunjukkan apresiasi yang cukup dari rakyat pemilihnya sendiri. Bahkan sudah mulai muncul suara-suara yang menganggap SBY sudah mengkhianti mereka dengn kebijakan-kebijakan yang tidak dimengerti rakyat. Mulai dari menaikkan BBM tanpa program kompensasi yang jelas, hingga rencana mengimpor beras yang ditentang habis-habisan oleh petani.


Ternyata kita baru sampai pada mencoblos langsung, tidak melalui tanda gambar partai. Kita baru sampai pada rekor memilih presiden langsung. Kita harus puas dulu dengan rekor ini. Karena setelah itu, perubahan masih saja jadi impian. Partai tetap saja lebih berperan, dengan kekuasaan uang, dan lobi-lobi demi kepentingan sendiri. Rakyat tetap saja menjadi platform sekedar jargon, enak diucapkan, tak jelas pelaksanaan.


Apakah ini salah para pemilih, yang sudah bersusah payah mencoblos di hari pemilihan yang bersejarah itu? Apakah ini menjadi tanggung jawab rakyat para pemilih itu? Pertanyaan demi pertanyaan semakin menggelitik, karena sebelum pemilu, kita semua mengangap bahwa kualitas pemerintahan ke depan, adalah tanggung jawab kita semua para calon pemilih.


Saya ingin sekali bilang, “Untung aku tidak ikut memilih, jadi tidak perlu ikut bertanggung jawab.” Tapi ini akan disebut sebagai jawaban tidak jantan. Ini seperti mengindikasikan lari dari tanggung jawab. Tapi bisakah kita mintai pertanggungjawaban mereka, para pemilih, yang sudah ‘sembrono’ memilih para pecundang itu dalam jajaran legislatif dan eksekutif kita?

Jadi kepada siapa kita harus minta pertanggungjawaban?
Posting Komentar