5 Feb 2005

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

KUTIPAN sila ke-lima Pancasila ini agak jarang dibicarakan dengan serius. Jika kita menyebut keadilan sosial, maka tak terbayangkan konsep seperti apa yang dimaksud dibaliknya. Tetapi jika kita buka sedikit saja konsep mengenai Social Justice, maka ratusan konsep bermunculan, saling menguji dan memperbarui. Hanya sedikit merubah bahasa, dan kita bisa temukan kontrasnya.

Saya dididik oleh gaya pendidikan Orde Baru yang tidak memberi ruang tela'ah lebih lanjut mengenai suatu topik, bahkan mengenai suatu keilmuan. Karenanya, sumber lain kemudian menjadi acuan. Dan ketika penulis menemukan istilah Social Justice, agak menakjubkan karena konsep itu sudah dibangun sejak abad ke-16. Sedangkan ketika Pendidikan Moral Pancasila (PMP) – yang sekarang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)-- diajarkan di sekolah, sejak kelas satu SD hingga lulus SMA (bahkan di Perguruan Tinggi), sulit ditemukan konsep yang lebih jelas mengenai sila kelima kita itu. Terutama konsep yang bisa diacu terhadap realitas sosial di depan mata kita.

BERKAITAN dengan akan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Pendidikan Nasional (SPN), kita perlu menengok kembali semangat apa yang dikobarkan dibalik penerbitan PP itu. Aroma kompetisi bebas, yang dianut kapitalisme dalam membangun kerajaan kecilnya, tercium sangat menyengat. Contohnya adalah, Standar Pendidikan Nasional dilandasi pada empat pilar utama, yaitu (1) Proses Pendidikan, (2) Tenaga Pendidik dan Kependidikan, (3) Manajemen Sekolah, dan (4) Sarana dan Pra-sarana.

Standar yang ditetapkan ini mengharuskan sekolah-sekolah untuk memenuhinya, dengan target akreditasi. Setiap sekolah yang memenuhi syarat akan mendapat akreditasi, dan yang tidak memenuhi syarat tidak akan mendapat akreditasi. Titik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan sekolah yang terakreditasi, dan apa yang terjadi dengan sekolah yang tidak terakreditasi.

Yang ‘menggelitik’ dari PP ini adalah, anak bodoh dan miskin akan semakin dipinggirkan, karena sekolah-sekolah tidak mau menampung mereka dengan alasan akan menyebabkan penurunan akreditasi. Maksudnya adalah, jika ada anak pintar dengan nilai 9, sementara ada anak bodoh dengan nilai 2, rata-rata prestasi sekolah itu akan bernilai 5,5. Ini tentu saja mengkhawatirkan para kepala sekolah, karena bisa-bisa sekolahnya kehilangan reputasi sebagai sekolah unggulan.

Dari segi kemiskinan si anak didik, sekolah merasa keberatan untuk mencarikan dana buat mereka. Dengan diterapkannya PP ini saja, sekolah sudah harus bersiap-siap untuk membangun infrastruktur sekolah, dimana sarana dan pra-sarana sekolah menjadi acuan akreditasi. Sumberdaya uang akan tersedot ke sektor ini, boro-boro membantu anak miskin.

Maka anak bodoh dan miskin akan tertampung di sekolah-sekolah pinggiran. Sekolah yang minim sarana, pra-sarana, tenaga pendidik, manajemen yang amburadul, dan seterusnya. Kita tidak perlu lagi membayangkan apa yang akan terjadi dengan mereka kelak.

Kalau kita mau belajar pada perguruan tinggi, yang sudah menerapkan akreditasi sejak 8 tahun yang lalu, ternyata tidak ada perubahan yang signifikan pada kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Baik perguruan tinggi yang terakreditasi maupun yang tidak, sulit diduga kualitasnya. Masyarakat memang lebih percaya pada perguruan tinggi yang terakreditasi, tetapi mereka juga tahu benar berapa banyak biaya untuk menuju kesana.

KEMBALI ke Pancasila sila kelima yang dijadikan judul tulisan ini. Kemana semangat itu pergi? Dimana keadilan sosial yang dimaksudkannya? Padahal kata adil sudah muncul juga pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Tapi sungguh sulit menerapkan keadilan yang seadil-adilnya itu.

Jika konsep Social Justice menyinggung mengenai keterbukaan akses bagi setiap orang, sewajarnya jika Pancasila juga bermaksud begitu. Tapi kontradiksi yang muncul agak sulit diterima dengan akal sehat.

Bagaimana mungkin pendidikan yang menjadi hajat hidup orang banyak, dibiarkan terlantar, diberi seribu peraturan, tanpa mengucurkan dana yang cukup. Seolah-olah negara ini tidak lagi menginginkan orang bodoh dan miskin, dengan cara membiarkan mereka mati secara perlahan. Hukum rimba diberlakukan, siapa kuat dia yang menang. Negara seolah-oleh bukan lagi menjadi tempat bagi warganya untuk mendapatkan kehidupan yang layak demi kemanusiaan.

Rasanya itulah inti perkataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pengusaha dealer kendaraan bermotor itu, yang menyebutkan bahwa ia lebih suka melihat 1000 anak stres daripada 1000 anak bodoh. Beliau pantas kita kirim ke Jepang, untuk menengok apa yang terjadi dengan tingkat depresi anak-anak Jepang terhadap sistem pendidikan yang mereka terapkan.

Agak aneh jika melihat kembali makna pendidikan dalam UUD 45 kita yang sudah diamandemen. Kata ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’, rasanya cukup untuk menjelaskan apa yang seharusnya dikerjakan oleh lembaga pendidikan kita. Bagi penulis, maknanya jelas, merubah kebodohan menjadi kecerdasan. Bukan membunuh kebodohan, dan mengembangbiakkan kecerdasan.

JANJI pemerintah dengan subsidi silang hasil menaikkan harga BBM, patut menjadi harapan. Karena dengan adanya subsidi itu, ribuan anak putus sekolah bisa dijamin keberlanjutan sekolahnya. Dengan catatan sangat tebal, korupsi tidak ada, kolusi tidak terjadi, nepotisme tidak mendapat tempat lagi.

Jujur saja, agak sulit mempercayai janji. Kita sudah bosan disodori janji-janji tak pernah ditepati. Mulai dari janji tidak merangkap jabatan, janji memberantas korupsi, sampai janji pada pendidikan gratis. Janji tinggal janji, semua itu hanya mimpi. Kami menunggu realisasi.
Posting Komentar