28 Nov 2004

Perilaku Premanisme dalam Birokrasi Kita

Catatan 'kecil' untuk Polemik PSB Kota Bandung

Gelombang perubahan yang dibawa pemerintahan baru, meski banyak pihak masih belum benar-benar percaya, ternyata memang belum membawa perubahan hingga ke pemerintahan daerah. Dampak signifikan dari adanya lembaga legislatif daerah yang baru, belum terasa bagi masyarakat di daerah, khususnya di Kota Bandung.

Dulu kita pernah memiliki Walikota yang ‘bertangan besi’, jangankan rakyat biasa, wartawan saja bisa kena semprot. Kemana-mana selalu dikelilingi pengawal, bodyguard, layaknya Presiden Amerika. Bagaimana mungkin, seorang Walikota, yang seharusnya menjadi pamong dan teladan bagi rakyatnya, berperilaku seperti itu?

Kini kita memiliki walikota baru, yang cukup simpatik pada warga. Mau mendengarkan, dan berdialog dengan warga. Tapi ternyata masih ada jajaran pemerintahan kota, yang melihat perubahan menuju era demokratisasi merupakan ancaman bagi keberadaannya. Seribu langkah disusun, strategi digelar, termasuk menghalalkan cara-cara kekerasan untuk mengatasi kekhawatirannya.

Para birokrat, yang sangat menikmati manisnya kekuasaan, ternyata bisa berubah menjadi binatang bagi sesama manusia. Kekerasan ditebar dimana-mana, teror menjadi salah satu senjata, hingga lawan-lawan politiknya akan menyerah karena ketakutan. Melihat teror yang dilakukannya, sebenarnya birokrat-birokrat seperti ini bisa disamakan dengan perilaku terorisme seperti Amrozi, atau Al-Qaeda, yang menghalalkan kekerasan demi tercapainya tujuan.

Kekerasan tentu saja tidak hanya dari segi fisik, tapi juga psikis. Ancaman, surat kaleng, intimidasi, adalah bentuk-bentuk kekerasan kepada orang lain agar tidak berbuat sesuatu yang bisa merugikan si pengancam. Hanya orang yang putus asa yang akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu.

* * *

Di era demokratisasi yang sedang dibangun ini, perbedaan pendapat adalah hal wajar. Bertengkar adalah bagian dari kehidupan, karenanya tak perlu ragu-ragu melakukannya. Yang diperlukan hanyalah argumen dan akal sehat. Bukan emosi dan aksi sok jago, seperti yang ditunjukkan dalam film Rambo. Selain menyalahi hak asasi manusia, kekerasan dalam bentuk apapun juga tidak akan mendatangkan kebaikan. Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan yang lain lagi. Dan seterusnya, hingga kita tidak pernah hidup tenteram, karena dihantui berbagai kekerasan dalam hidup kita.

Uang bisa menjadi penyebab dari berbagai konflik. Uang dan kekuasaan, ketika sudah melebur jadi satu kepentingan, menjadi motivasi yang sangat dahsyat dalam menggerakkan manusia. Dengan uang, orang bisa meraih kekuasaan. Sebaliknya, dengan kekuasaan, saat ini orang bisa seenaknya meraup uang. Rakyat mulai belajar, bahwa tanpa uang kita tak bisa berbuat apa-apa. Apalagi birokrat dan para petinggi pemerintahan kita lainnya, yang enggan melayani rakyat tanpa imbuhan segepok uang. Meski tidak semuanya berperilaku demikian, tapi paradigma uang dan kekuasaan ini sudah menjadi budaya, meresap dalam hati sanubari kita masing-masing.

Orang tua yang saking takutnya sang anak tak bisa mendapat pendidikan yang layak, rela berbuat apa saja demi menyekolahkan sang anak ke sekolah-sekolah bergengsi. Birokrat pendidikan, demi melihat besarnya motif uang yang berlaku dalam hal ini, tega membuka celah demi masuknya uang ke kocek mereka, dengan memanfaatkan kebijakan. Penyimpangan seperti ini bisa terjadi setiap saat, melihat tingginya kekhawatiran orang tua pada pendidikan anak-anaknya.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, memang menganut hukum ekonomi. Selama ada permintaan, maka ketersediaan jasa atau barang akan selalu ada. Secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi, perilaku ini akan selalu hadir di antara kita. Kemudahan yang ditawarkan uang memang hampir tak ada batasnya. Seolah-olah melebihi nikmat yang diberikan Tuhan pada mereka.

Sungguh memprihatinkan, betapa moral sudah tergadai oleh uang. Embel-embel beriman boleh tertera pada nama tengah seseorang, tapi motivasi pada uang sungguh luar biasa mempengaruhi perilakunya. Agama yang bisa menjadi tuntunan perilaku, tak lebih hanya menjadi lips service, hanya fasih di bibir, tapi tak pernah sampai ke hati.

* * *

Kritik pada birokrasi ini, sudah tentu juga kritik bagi masyarakat luas. Bagaimana mungkin birokrasi kita bisa sedemikian korup, kalau bukan kita yang memberinya peluang? Jelas masyarakat luas juga mempunyai andil dalam peristiwa KKN di kota kita ini.

Jika setiap warga kota bisa merasa aman, merasa tercukupi kebutuhan dasar hidupnya dengan baik, mungkin takkan ada permintaan untuk menyelewengkan kekuasaan. Konsep penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien rasanya sudah ditinjau sejak zaman dahulu kala. Tapi nyatanya belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan masyarakat luas. Mungkin butuh waktu yang tidak sebentar, perlu proses yang panjang, tapi sampai kapan? Bukankah kita punya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)?

Motivasi masyarakat yang sangat tinggi untuk menyuap birokrasi, tidak lain adalah sebuah cermin dari tidak beresnya pekerjaan birokrasi. Birokrasi seharusnya dibuat untuk memudahkan segala urusan, bukannya malah menyulitkan urusan. Jika pelayanan birokrasi dilakukan sebagaimana mestinya, maka masyarakat tak perlu lagi menyediakan uang lebih untuk menyogoknya. Di dalam etos birokrasi juga seharusnya menganut unsur keadilan. Siapapun yang mengantri, entah si miskin atau si kaya, tidak bisa diperlakukan berbeda. Diskriminasi seperti ini pula yang mendorong dendam masyarakat, untuk mendapatkan uang sebesar-besarnya agar bisa menyumpal rewelnya birokrasi yang sepi imbalan agar segera mengerjakan layanannya.

Di lain pihak, ketika birokrasi mulai terjepit posisinya, di antara kepentingan uang dan rakyat, maka etos birokrasi yang mata duitan dengan semena-mena bisa menggusur rakyatnya. Lihat saja berita tentang beberapa penggusuran tanah, yang motifnya adalah uang belaka. Alih-alih mensejahterakan masyarakat karena adanya lapangan kerja, ujung-ujungnya hanya memperkaya satu atau dua orang saja. Atau karena kompetisi antar birokrat, yang kerap menempatkan masyarakat sebagai penonton, bahkan menjadikan mereka menjadi tumbalnya.

Perilaku premanisme dalam birokrasi kita, yang selama ini tampak meski samar dan maya, seharusnya tidak perlu terjadi jika mereka tidak merasa bersalah. Aksi kekerasan yang dipamerkannya, hanyalah sebuah reaksi dari sikap tidak mau terganggu eksistensinya. Dengan kata lain, ada nada arogansi di sana. Paradigma birokrasi sebagai pelayan masyarakat, tak sama sekali dipahaminya. Yang terjadi adalah sebaliknya, para birokrat ini merasa seperti raja, yang harus dihormati segenap rakyatnya karena merasa sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi.

Kita membutuhkan perilaku-perilaku patriotik dalam birokrasi kita. Kita membutuhkan sikap gentleman. Seorang gentleman selalu bisa mengalah untuk menang, mampu mengakui kesalahannya, dan dengan satria memperbaiki kesalahan tersebut. Pemimpin gentleman adalah seorang pemimpin yang berani menghukum siapa saja yang bersalah, tanpa memandang kepentingan. Jika tak sanggup menjadi seorang gentleman, jangan pernah bercita-cita jadi pemimpin.*
Posting Komentar