30 Sep 2004

(Kabinet) Pelangi di Matamu - Surat Terbuka untuk SBY - Kalla


Sebentar lagi, Anda berdua kemungkinan besar akan menduduki kursi pemerintahan tertinggi di negeri ini, setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan dan menguras pikiran. Andaipun tidak, maka tulisan ini tetap saya tujukan pada Anda berdua, siapa tahu periode mendatang Anda berdua berminat lagi menjadi kandidat Presiden/Wakil Presiden RI..


Jika Anda sudah resmi menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden RI periode 2004-2005, maka seyogyanya mengabdilah pada rakyat. Siapapun dia, baik yang memilih Anda maupun bukan, bahkan mereka yang tidak memilih sekalipun. Karena sebagai Presiden/Wakil Presiden, sudah seharusnya Anda berdua mengarahkan orientasi pada rakyat di se-antero negeri ini, terutama mereka yang masih terpinggirkan hingga detik ini.

Anda boleh berbangga hati dan bersyukur atas berkah ini, tapi jangan jumawa dan tinggi hati. Tantangan sudah menunggu untuk dirintangi, dicarikan jalan keluarnya, dan dipecahkan masalahnya.

SATU hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah komposisi kabinet yang akan Anda pimpin. Belakangan ini santer terdengar, bahwa pihak yang kalah tidak mau organ-organnya duduk di kabinet yang akan Anda susun. Ada dua hal yang saya tangkap. Pertama, mereka menolak menjadi anggota kabinet Anda karena merasa tidak mendukung Anda pada saat Pilpres yang lalu. Karena 'ketidaktertarikan' itu, maka mereka merasa tidak layak untuk mendapat 'bagian' yang setimpal dari Anda berdua. Dalam hal ini, banyak opini berkembang bahwa sudah seharusnya jika Yudhoyono-Kalla memilih anggota kabinet dari mereka yang mendukungnya saja. Kita akan bicara lagi mengenai hal ini nanti.

Kedua, dengan dalih paradigma baru tata pemerintahan di republik ini, mereka yang kalah itu memandang bahwa posisi yang kuat di legislatif sudah cukup sebagai lahan pengabdian mereka pada rakyat. Artinya, menguasai legislatif saja tidak apa-apalah, karena cukup strategis dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Istilah oposisi sempat terdengar, tapi lalu ditepis oleh salah satu petinggi partai yang kalah 'perang' dengan menyebutkan istilah 'menyeimbangkan'.

Menerima kekalahan dengan lapang dada sudah sepantasnya mereka praktikkan. Tetapi lalu tidak mau dipilih (bahkan melarang anggota-anggotanya) menjadi anggota kabinet, menunjukkan bahwa orientasi cara berpikir mereka masih sempit. Kenapa harus selalu siapa dukung siapa, lantas siapa dapat imbalan apa? Terlintaskah pengabdian pada rakyat yang sebenarnya-benarnya di benak mereka? Bahwa bekerja untuk rakyat itu tidak memandang SARA?

SETELAH resmi menjadi presiden/wakil presiden, maka Anda bukanlah milik partai lagi. Anda sekalian telah dinobatkan sebagai pemimpin bangsa, kepala pemerintahan yang akan mengatur terselenggaranya hajat hidup orang banyak. Persoalan siapa dukung siapa, lantas siapa dapat apa, bukanlah perilaku politik yang patut dikedepankan.

Ibarat kereta api, gerbong yang akan Anda sekalian tarik sekarang ini adalah sebuah gerbong besar yang bernama Indonesia. Banyak sekali jenisnya, warnanya, baunya, dan beragam pula penumpangnya. Kabinet yang akan datang, seharusnya tidak sekedar merepresentasikan warna atau bau gerbong yang berbeda-beda itu. Tapi kabinet baru nanti merepresentasikan jalan keluar dari permasalahan yang sekarang dihadapi bangsa ini. Siapa yang duduk disana, adalah orang-orang yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini terbengkalai lantaran sebagian sibuk mengurusi dirinya atau golongannya sendiri. Etos mereka seharusnya adalah bekerja untuk rakyat, bukan mengambil keuntungan dari rakyat.

Penyusunan kabinet dengan semangat rekonsiliasi juga perlu ditengok kembali. Selama ini, semangat rekonsiliasi sudah tak jelas maknanya. Alih-alih rekonsiliasi, kita malah terjerembab ke dalam semangat barter kekuasaan dengan pembenaran yang tak masuk akal. Aturan perundang-undangan dilabrak, kalau perlu dibikin aturan lagi yang lebih masuk akal bagi kepentingan sepihak.

Semangat rekonsiliasi, seharusnya dimaknai sebagai semangat untuk menghukum dan kemudian memaafkan. Artinya, siapa saja di masa lalu yang bersalah, wajib hukumnya untuk dijatuhi sanksi. Jika setelah itu kita mau memaafkannya, itu lain soal. Semangat rekonsiliasi bukan semangat dagang sapi, bagi-bagi rejeki, atau sekedar klangenan belaka.

KEBHINEKAAN bangsa ini masih patut menjadi cara pandang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabinet tidak harus berisi orang-orang partai saja, begitu pula jabatan-jabatan politis lainnya dalam pemerintahan. Kabinet sebaiknya mengakomodir banyak kepentingan, tidak hanya sekedar menjadi ajang balas budi, siapa dukung siapa, siapa dapat apa.

Istilah 'kabinet pelangi' yang kini dimaknai sebagai kabinet multi partai, sudah saatnya didekonstruksi. Penyusunan kabinet yang merupakan hak prerogratif presiden terpilih, bukan berarti bagi-bagi kue kekuasaan belaka sebagai imbal jasa. Penyusunan kabinet dalam pemerintahan ini adalah bagi-bagi pekerjaan dan tanggung-jawab, demi kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, demi dan untuk rakyat.

Orientasi cara berpikir yang selama ini disesaki dengan politik dagang sapi, dan politik balas budi, sudah seharusnya tak dipakai lagi. Orientasinya harus dikembalikan pada rakyat. Semua dilakukan hanya demi rakyat. Karena, apa-apa yang dilakukan pemerintahan negeri ini, semata-mata hanyalah demi rakyat. Bahwa Anda terpilih sebagai presiden/wakil presiden, saham terbesarnya ada di tangan rakyat.

Maka, ungkapan '(Kabinet) Pelangi di Matamu' yang saya maksud adalah susunan kabinet yang disusun berdasarkan kriteria tertentu, dimana kriteria ini bisa dipahami oleh rakyat. Dengan kriteria yang 'direstui' oleh rakyat ini, Anda sekalian bisa mempertahankan argumentasi penyusunan kabinet, tanpa khawatir ditinggalkan rakyat. Percayalah, ditinggalkan rakyat pemilih Anda akan sangat menyakitkan.

Sayangnya, usulan banyak ahli untuk mengumumkan susunan kabinet jauh hari sebelum Pilpres berlangsung, ternyata tak terwujud. Sebagai alternatif, saya berpendapat perlunya diumumkan kriteria yang pantas untuk menyaring anggota kabinet masa depan.

Rakyat pantas dan 'berhak' untuk diberitahu, karena rakyat tidak mau dikecewakan lagi. Kriteria ini yang akan menjamin, bahwa orang-orang terpilih dalam kabinet adalah orang-orang berorientasi kerakyatan. Orientasi yang tidak hanya manis di bibir, atau hanya retorika dalam kampanye belaka. Tapi orientasi cara berpikir yang terwujud dalam perilaku berpolitiknya. Hingga di masa depan, harapannya kebijakan yang dilahirkan memang berorientasi pada rakyat.

Rakyat menggantungkan harapan sangat besar pada Anda sekalian di masa datang sebagai Presiden/Wakil Presiden RI periode 2004-2009. Kepercayaan ini layak menjadi dasar pemikiran, hingga suatu saat nanti Anda sekalian bisa menyaksikan 'pelangi' melintas di mata rakyat jelata yang memilih Anda.
Posting Komentar