27 Jul 2004

Paradigma Pendidikan: Perlukah di-Revolusi?

Paulo Freire - globalvideoletters.org
Saya jadi teringat betapa pendidikan di Indonesia saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Belum lama ini kasus-kasus yang menyangkut pendidikan mencuat di media massa, seperti kasus penetapan nilai standar kelulusan, lalu dilanjutkan dengan kontroversi konversi nilai tersebut, dan seterusnya.

Di tempat saya sekarang tinggal, di Bandung, sedang hangat kasus penyalahgunaan wewenang dalam proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) yang melibatkan Dewan Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sungguh miris, dua lembaga yang harusnya 'berwibawa' dan memegang peranan penting dalam kependidikan di Bandung, ternyata hanyalah kumpulan orang-orang pencari komisi dan orang-orang penjilat atasan

Korupsi sudah menjalar, menggurita, bahkan cenderung sudah menjadi mafia di dalam tubuh kedua lembaga itu, sehingga masyarakat sudah kehilangan harapan. Tak ada jalan yang lurus, karena di depan hanya ada tembok yang akan menghadang. Hanya ada jalan melengkung, berliku-liku, dan penuh uang. Tanpa uang, sekolah hilang. Maka sangat tepat jika kemudian Eko Prasetyo menerbitkan sebuah buku yang berjudul "Orang Miskin Dilarang sekolah".

Kembali pada paradigma pendidikan, di Brasil, Paulo Freire berhasil dengan paradigma kritisnya. Melalui "Pendidikan Kaum Tertindas", lalu "Pedagogi Hati", dan seterusnya, Freire dengan gamblang menyebutkan bahwa paradigma pendidikan seharusnya adalah paradigma yang 'hadap-masalah". Peserta belajar seharusnya mempelajari bagaimana menghadapi permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari, yang ada di lingkungan sekitarnya. Tak ada nama Budi di Papua, Manado, atau di Maluku. Tapi buku teks belajar membaca kita masih saja "Ini Budi", "Ini Ibu Budi". Tak ada "Ibu" disana, yang ada Mama. Penyeragaman yang 'sial' ini sayangnya berlangsung secara terus menerus.

Menurut Freire, paradigma pemikiran ada tiga (semoga saya tidak salah baca). Pemikiran Magis, Naif, dan Kritis. Dari apa yang saya lihat di lapangan, sebagian masyarakat masih magis. Ini yang saya temukan ketika berhadapan dengan 40 orang guru dari 5 kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam sebuah kegiatan lokakarya. Ketika diajukan kasus meninggalnya puluhan siswa SMU di Yogya, yang terbakar dalam Bus, mereka menolak mengkritisi masalah itu dengan paradiga kritis. Supir bus memang salah (yang adalah ternyata keneknya, karena si supir istirahat), tapi bukan semata-mata karena si supir. Bagaimana mungkin peristiwa yang berawal dari tidak adanya alat untuk memecahkan kaca Bus sebagai jalan keluar darurat, terulang kembali? Kasus Kramat Jati terbakar di Jalan Tol seharusnya sudah menjadi pelajaran berharga. Tapi rupanya pihak-piha terkait tak pernah belajar dari pengalaman. Bagi mereka 'sistem' sepertinya tak punya makna.

Supir bus yang SIM-nya perlu dipertanyakan karena sistem kepemilikan SIM yang amburadul, dan sangat kental dengan sogok menyogok, sistem perhubungan darat yang tidak mewajibkan penyediaan alat pembuka pintu darurat, atau bahkan pemberitahuan kepada penumpang tentang bagaimana cara menyelamatkan diri dalam keadan darurat, dan sebagainya. Supir sebenarnya hanyalah korban juga, sekaligus hasil dari sebuah sistem angkutan darat yang amburadul

Bagi guru-guru itu, menyalahkan Supir dan berkomentar bahwa ini adalah musibah dari Tuhan, adalah sebuah reaksi yang cukup. Meskipun kemudian terdengar kebijakan tentang keharusan menyediakan alat penghancur kaca sebagai pintu darurat, tapi itupun dilakukan dengan kucing-kucingan. Tak ada sanksi yang jelas bagi pelanggarnya. Jadi tunggu saja, entah kapan, penumpang mati terbakar dalam Bus yang tak bisa dibuka pintu dan kacanya akan terulang lagi.

Apa yang tampak dari reaksi Guru-guru ini memberi saya gambaran yang jelas, paradigma pendidikan indonesia masih di tataran magis dan naif. Tapi sayapun sadar betul, bahwa guru-guru ini hanyalah korban dari sistem pendidikan guru di IKIP atau FKIP yang juga amburadul. Lingkaran setan sistem yang amburadul ini masih berlangsung, dan sungguh sulit dipatahkan. Belajar dari pengalaman Freire, proses penyadaran harus berlangsung di kalangan kaun tertindas dan juga di kalangan penindasnya. Karena bagi Freire, kau penindas adalah juga korban dari sistem. Semua adalah korban, jadi merekapun patut dikasihani. Hanya orang yang merdeka yang tidak tertindas sistem.

Saya setuju sekali, bahwa paradigma pendidikan ini harus dirubah. Bagaimana caranya? Saya juga sedang bingung. Di Bandung, bahkan koran lokal yang diharapkan menjadi 'penjaga demokrasi' sudah tercemar oleh kepentingan sepihak. Dari bocoran orang dalam sendiri, muncul spekulasi bagaimana berita yang 'membahayakan' Kepala Dinas, tidak boleh diekspos, karena ternyata sang Pemimpin Redaksi dan si Kepala Dinas adalah rekan sejawat dalam sebuah organisasi lain yang bernama Persatuan Sepakbola Indonesia - Bandung. Luar biasa!

Masyarakat yang diharapkan mau bangkit, ternyata terlalu 'trauma' dalam menyuarakan penderitaannya sendiri. Dalam sebuah acara dialog (bolehkah saya menyebutnya talk-show?) di sebuah radio lokal, masyarakat hanya berani menelpon, tapi tidak berani membangun koalisi untuk bangkit melawan. Sayapun sadar betul, masyarakat sudah terlalu lama 'ditindas', sehingga tak punya keberanian dan harapan untuk melawan. Perlukah saya jelaskan lagi siapa yang menjadi penindas?

Bagi Freire, tak ada kata 'revolusi' dalam arti angkat senjata. Perlawanan harus dilakukan dengan pemberdayaan, tanpa kekerasan, dengan penuh kasih sayang. Maka saya akan coba memulai dengan 'mengasihani' diri saya sendiri, yang hanya bisa berbicara disini, dan tak mampu mencegah atau bahkan menghentikan carut marut dunia pendidikan saat ini. Yang saya lakukan sekarang hanyalah mencoba berdialog dengan kaum muda, harapan di masa depan yang semoga bisa lebih baik dari masa lalu. Kaum muda selalu menawarkan harapan, hingga dalam komik Koalisi Media untuk Pemilu yang dimotori juga oleh Garin Nugroho, terpampang sebuah gambar dengan tulisan "Say No to Upper 40!"

Pendidikan memang satu-satunya jalan menuju masa depan, asalkan tidak keburu dikorupsi. Menempati peringkat kedua sebagai lembaga yang paling korup, setelah Departemen Agama, seharusnya menjadi citra yang harus diperbaiki dengan sungguh-sungguh. Memang butuh kesabaran, tapi sampai kapan? Apa perlu Revolusi?

Juli, 2004.
Posting Komentar