25 Jul 2004

Apa Maumu Pengelola Pendidikan?

Dunia pendidikan lagi-lagi mendapat sorotan. Demi meningkatkan kualitas lulusan sekolah dasar dan menengah, pemerintah mematok angka 4,01 sebagai nilai minimum. Tak pandang bulu, baik sekolah yang berlimpah sarana dan prasarananya, maupun sekolah yang bahkan ruang belajarnya baru saja ambruk karena sudah lapuk.

Standarisasi di tingkat nasional berarti seluruh wewenang ada di tingkat pusat. Artinya juga bahwa daerah (baca: provinsi sampai tingkat kota) tak punya wewenang untuk menentukan apakah seorang siswa bakal lulus ataukah tidak. Lebih jauh lagi, bisa diduga bahwa daerah tak punya peluang untuk menyelewengkan kewenangan dalam meluluskan siswa. Hal ini bisa dipandang positif demi mengurangi potensi korupsi dan kolusi yang merupakan “citra” pendidikan kita saat ini.

Diterapkan secara merata, agar kualitas pendidikan kita “terlihat seolah-olah” mengalami peningkatan. Meski angka 4,01 disinyalir masih sangat rendah dari cita-cita pendidikan yang baik, yang seharusnya dipatok pada angka 6,01. Tapi ternyata standar nilai ini masih juga mengkhawatirkan berbagai kalangan. Baik dari kalangan sekolah, siswa, juga para orang tua.

Jika untuk mencapai angka 4,01 saja menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dari berbagai pihak, lalu pertanyaannya harus dialamatkan kepada siapa? Ada apa sebenarnya dengan pendidikan kita, kok mencapai angka 4,01 saja tidak bisa? Apa saja yang sudah dilakukan sekolah selama ini? Usaha apa pula yang sudah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan salah satu amanat UUD 45, mencerdaskan bangsa, selain menetapkan standar-standar ini?

* * *

Lulus dengan angka minimal memang salah satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan kepada Pemerintah mengenai kualitas pendidikan kita saat ini. Dengan standar yang dibuat oleh pemerintah secara nasional, maka nanti kita bisa berbangga bahwa standar pendidikan kita ternyata tidak buruk-buruk amat. Secara politis negara kita tidak akan lagi tergolong negara paling bodoh di dunia.

Dengan jelas kita bisa melihat indikasinya. Ketika protes berdatangan, bahkan juga dari DPR RI yang tumben mau ikut menolak kebijakan dari pemerintah, maka “dengan setengah hati” pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang mengakomodir suara-suara protes tersebut. Siswa yang belum sanggup mencapai nilai 4,01 boleh mengikuti ujian ulangan. Alih-alih aspiratif pada suara rakyat, kebijakan ini sungguh tidak menunjukkan itikad yang sesungguhnya dalam membangun pendidikan dalam arti yang sebenar-benarnya.

Kepentingan politis ini hanya akan meningkatkan pamor pemerintahan, paling tidak di mata dunia internasional, bahwa Indonesia bukan lagi anak bawang dalam masalah pendidikan. Siapa yang mendapat keuntungan? Siswakah? Agenda ini jelas tidak dialamatkan kepada siswa-siswa yang malang. Pemerintahlah yang punya kepentingan, terutama karena pemerintah sekarang sebentar lagi turun dari tahta pemerintahannya. Kalau Gajah mati meninggalkan gading, Harimau mati meninggalkan belang.

* * *

Belum hilang dari ingatan, bagaimana konsep pendidikan KBK yang baru mau akan diterapkan disebut-sebut sebagai konsep pendidikan yang mau menghargai proses, bukan sekedar hasil. Lalu dengan standarisasi, dan kebijakan susulan yang mencengangkan ini, konsep-konsep itu bak tertelan bumi, amblas tak berbekas.

Belum juga selesai KBK disosialisasikan, ujug-ujug muncul kebijakan standarisasi nasional. Belum juga selesai dievaluasi pelaksanaan KBK, sudah muncul lagi kebijakan lain yang mementahkannya. Lalu apa maumu sebenarnya, wahai para pengelola pendidikan?
Jika memang itikad baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kenapa selalu harus diukur dari hasil-hasil, yang didapat dari sebuah proses ujian tak lebih dari 3 jam? Bagaimana mungkin proses pendidikan siswa selama bertahun-tahun dinafikan begitu saja?

Bukan cuma kontradiksi KBK vs UAN yang menarik, tapi juga kontradiksi Pusat vs Daerah. Seperti yang disebutkan di awal, ketika standarisasi dipegang tingkat Pusat, maka Daerah tak punya wewenang dalam menentukan kelulusan. Artinya tak ada lagi “duit kadeudeuh” dari orang tua murid yang ingin anaknya lulus tanpa kesandung masalah standarisasi. Di satu sisi hal ini cukup menggembirakan, karena takkan ada korupsi di tingkat daerah. Tapi takkan adakah korupsi di tingkat Pusat? Hmm…

* * *

Jalan pintas yang tampaknya diambil pemerintah ini menunjukkan betapa paniknya pemerintah dalam mengatasi berbagai kecaman terhadap kelangsungan pendidikan yang tak kunjung reda. Dari satu jalan pintas ke jalan pintas yang lain, terus menerus mendera kebijakan pendidikan. Ada kesan reaktif, tak sabar, atau bahkan inkonsisten dengan langkah yang diambil dalam dunia pendidikan belakangan ini.

Sementara keluhan masih saja dilontarkan. Guru yang mengeluh karena kesejahteraannya kurang diperhatikan, orang tua murid yang mengeluh karena mahalnya biaya pendidikan, belum lagi siswa yang mengeluh karena berganti-ganti kurikulum. Berbahagialah mereka yang tak punya keluhan, seperti para menteri yang anaknya disekolahkan ke luar negeri, karena lebih bergengsi…

Posting Komentar